SANGATTA — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memperkuat pemantauan harga bawang putih setelah daerah tersebut masuk dalam daftar 10 kabupaten/kota dengan harga komoditas tersebut tertinggi di Indonesia.
Informasi tersebut muncul dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Rapat berlangsung secara daring dan luring dan diikuti Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman secara daring.
Ardiansyah mengikuti rapat dari Ruang Rapat Diskominfo Staper Kutim bersama Seskab Kutim Rizali Hadi, Forkopimda, TPID Kutim, dan sejumlah kepala perangkat daerah.
Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti dalam pemaparannya menyebut Kutim sebagai salah satu daerah yang masuk dalam daftar 10 wilayah dengan harga bawang putih tertinggi. Daerah yang masuk dalam daftar tersebut diminta melakukan pengecekan terhadap kondisi harga di lapangan.
Seskab Kutim Rizali Hadi mengatakan pengendalian inflasi di daerah selama ini dilakukan dengan melibatkan berbagai sektor. Pemkab Kutim telah melaksanakan operasi pasar dan menyiapkan kebijakan berdasarkan komoditas yang dinilai berpotensi menimbulkan tekanan terhadap inflasi.
“Beberapa aktivitas secara lintas sektor sudah kita lakukan,” kata Rizali.
Menurutnya, secara umum harga bahan pokok di Kutim masih berada dalam kondisi relatif stabil. Namun, pemerintah tidak ingin mengabaikan kenaikan pada komoditas tertentu karena stabilitas harga perlu dijaga secara berkelanjutan.
“Kita secara maraton bersama lintas sektor dan dinas terkait untuk berkomunikasi dan berkoordinasi agar persoalan inflasi yang ada di daerah ini bisa tertangani,” ujarnya.
Bawang putih menjadi salah satu komoditas yang perlu diperhatikan karena sebagian pasokannya masih didatangkan dari luar daerah. Ketergantungan tersebut membuat ketersediaan komoditas perlu dipantau untuk mengantisipasi kelangkaan.
Apabila terjadi kekurangan pasokan dan harga meningkat, pemerintah dapat melakukan intervensi melalui operasi pasar atau pasar murah. Kerja sama dengan daerah lain juga menjadi salah satu opsi untuk menjaga ketersediaan komoditas.
“Kalau terjadi kelangkaan, berarti kita harus ada intervensi dari pihak pemerintah, penyediaan pasar murah atau kita kerja sama dengan daerah lain,” jelas Rizali.
Pemkab Kutim bersama TPID dan perangkat daerah terkait akan terus memonitor perkembangan harga. Koordinasi lintas sektor juga akan diperkuat agar langkah penanganan dapat dilakukan lebih cepat apabila terjadi perubahan kondisi.(ADV/prokopim/Kutim)
