Tenggarong, – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) melantik 35 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar, Jumat (6/11/2026). Dari puluhan pejabat yang dilantik, salah satunya Lukman, yang kini resmi menjabat sebagai Sekretaris DPRD (Sekwan) Kukar.
Pelantikan yang berlangsung pukul 16.00 WITA di Pendopo Bupati Kukar tersebut mencakup Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas.
Pelantikan Lukman menjadi bagian penting dalam pengisian jabatan di lingkungan Sekretariat DPRD Kukar. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan DPRD Kukar sekaligus menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Sekwan. Dengan pelantikan ini, posisi Sekwan DPRD Kukar kini resmi diisi pejabat definitif.
Dalam sambutannya, Bupati Kukar menegaskan bahwa pelantikan dan pengisian jabatan bukan sekadar proses administratif maupun pergantian posisi. Lebih dari itu, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola organisasi pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Bupati mengingatkan para pejabat yang baru dilantik bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dibuktikan melalui tanggung jawab dan kinerja nyata.
“Jabatan yang diberikan kepada Bapak dan Ibu sekalian hanya akan menjadi sebuah jabatan kosong belaka ketika tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab ini dengan sebaik-baiknya. Masyarakat menunggu apa yang kita berikan kepada masyarakat,” tegasnya.
Ia juga meminta seluruh pejabat segera beradaptasi dengan lingkungan kerja masing-masing, memahami tugas pokok dan fungsi, serta membangun koordinasi dengan jajaran di bawahnya. Proses serah terima jabatan pun diminta segera dilaksanakan agar roda organisasi dapat berjalan optimal pada awal pekan berikutnya.
Percepatan tersebut, lanjut Bupati, diperlukan karena pemerintah daerah tengah memasuki tahapan persiapan dan finalisasi penyusunan anggaran tahun 2027. Setiap perangkat daerah diminta menyusun program secara cermat, tepat sasaran, dan selaras dengan rencana pembangunan serta visi pemerintah daerah.
Selain menyoroti kinerja organisasi, Bupati turut mengungkapkan hasil survei tingkat kepuasan masyarakat terhadap Pemkab Kukar yang berada di kisaran 64 persen. Angka tersebut, menurutnya, perlu menjadi bahan evaluasi bagi seluruh perangkat daerah untuk mengidentifikasi aspek pelayanan yang masih perlu dibenahi.
Ia menilai penilaian masyarakat tidak hanya dipengaruhi hasil pembangunan fisik, tetapi juga sikap aparatur ketika berinteraksi dan memberikan pelayanan. Komunikasi yang baik, kecepatan merespons kebutuhan warga, serta keterbukaan informasi menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan publik.
Karena itu, Bupati meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) lebih aktif menyampaikan informasi mengenai kegiatan dan capaian kinerja kepada masyarakat. Ia bahkan mendorong setiap OPD memproduksi minimal dua berita dalam satu minggu sebagai bagian dari upaya memperkuat keterbukaan informasi publik.
Bupati mengibaratkan pemerintah daerah seperti akuarium yang seluruh aktivitasnya dapat dilihat dan dinilai masyarakat. Dengan demikian, setiap aparatur harus menjaga sikap, perilaku, komunikasi, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas.
“Bagaimana kita bertindak dan bertanggung jawab, itulah yang menjadi citra atau penilaian masyarakat terhadap pemerintah daerah,” pesannya.
Bupati berharap para pejabat yang baru dilantik mampu menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, memperkuat koordinasi, serta menghadirkan perbaikan kinerja di lingkungan kerja masing-masing. Ia juga menegaskan bahwa setiap jabatan memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian target pemerintahan.
Sementara itu, Sekretaris Dewan Lukman mengungkapkan jabatan definitif tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara Sekretariat DPRD dengan pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kukar.
Sekretariat DPRD dinilai penting dalam menunjang kelancaran tugas kedewanan, mulai dari administrasi persidangan, penganggaran, hingga pelayanan kelembagaan.
Dengan jabatan definitif tersebut, Sekretariat DPRD Kukar diharapkan semakin optimal dalam memberikan dukungan administratif dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tiga fungsi DPRD, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan. (ADV)













