
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Pemadam Kebakaran menjalankan strategi bertahap untuk memperluas jangkauan layanannya di seluruh wilayah. Target awal yang dicanangkan adalah memastikan setiap kecamatan memiliki akses terhadap layanan darurat kebakaran.
Pandi Widiarto, Anggota DPRD Kutai Timur, menjelaskan bahwa langkah pertama yang menjadi komitmen pemerintah adalah menghadirkan unit pemadam di setiap ibu kota kecamatan. Keberadaan unit di pusat-pusat pemerintahan kecamatan ini dianggap sebagai fondasi dasar sistem penanggulangan kebakaran yang merata. “Minimal di 18 kecamatan itu hadir dulu,” ujar Widiarto.
Penetapan target ini menjadi indikator yang jelas bagi percepatan pembangunan infrastruktur keselamatan masyarakat. Dengan memiliki unit di setiap ibu kota kecamatan, respons terhadap insiden kebakaran di wilayah inti setiap distrik diharapkan dapat menjadi lebih cepat dan efektif.
Widiarto juga mengakui bahwa kebijakan ini bersifat dinamis dan akan disesuaikan dengan karakteristik serta luas wilayah setiap kecamatan. Satu unit untuk satu kecamatan bukanlah solusi final, melainkan sebuah langkah awal. “Terlepas dari satu kecamatan ada satu yang luas otomatis ada kebijakan juga lagi nnti, seperti sangkulirang terbagi wilayahnya dengan pulau otomatis dia tidak mungkin hanya memiliki satu mobil damkar saja,” jelasnya.
Penjelasan ini menunjukkan kesadaran pemerintah akan kompleksitas geografis Kutai Timur, yang terdiri dari wilayah daratan dan kepulauan. Kecamatan dengan wilayah luas atau terpencar, seperti Sangkulirang, tentu membutuhkan armada dan posko yang lebih dari satu untuk memastikan waktu tanggap yang optimal.
Oleh karena itu, strategi yang diambil untuk sementara waktu adalah fokus pada penempatan unit di lokasi-lokasi strategis terlebih dahulu. Widiarto menegaskan, “Paling tidak kita punya dulu di pusat-pusat kecamatan, makanya untuk semntara waktu kita prioritaskan dulu di ibu kota kecamatan yang harus diprioritaskan.”
Kebijakan prioritas ini diharapkan dapat segera diimplementasikan untuk membangun jaringan layanan pemadam kebakaran yang paling dasar. Setelah target ini tercapai, pemerintah akan melanjutkan ke tahap berikutnya dengan menambah armada dan membangun posko baru di wilayah-wilayah yang dinilai rawan dan membutuhkan.













