Kutai Kartanegara,- Data di sebuah desa bukan sekadar angka yang tersimpan dalam dokumen pemerintahan.
Di Desa Sumber Sari, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), data mulai diolah menjadi dasar untuk menentukan siapa yang membutuhkan bantuan, siapa yang membutuhkan pekerjaan, hingga bagaimana potensi petani dapat dihubungkan dengan kebutuhan masyarakat.
Pendekatan itulah yang mengantarkan Desa Sumber Sari meraih Penghargaan Desa Cantik (Desa Cinta Statistik) tingkat nasional dalam rangkaian kegiatan statistik nasional di Jakarta, Sabtu (26/9/2026) malam.
Sumber Sari menjadi salah satu dari 12 desa/kelurahan yang memperoleh penghargaan Desa Cantik Terbaik Nasional 2026 dari berbagai daerah di Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, penghargaan diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian, dalam rangkaian acara Hari Statistik Nasional 2026. Sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan nasional turut hadir dalam agenda tersebut.
Penghargaan tersebut diterima Kepala Desa Sumber Sari, Sutarno, bersama Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, Junadi, A.Md., yang hadir dalam kegiatan tersebut.
Capaian itu tidak diraih secara tiba-tiba. Sebelum melangkah ke tingkat nasional, Desa Sumber Sari terlebih dahulu melewati proses pembinaan dan kompetisi secara berjenjang.
Sutarno menjelaskan, Desa Sumber Sari bersama dua desa lainnya di Kukar, yakni Desa Ponorangan dan Desa Loa Kulu Kota, dipilih Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mewakili Kabupaten Kukar dalam program Desa Cantik tingkat Provinsi Kalimantan Timur.
Ketiganya kemudian mendapatkan pembinaan terkait pengelolaan statistik desa, mulai dari proses pengumpulan data, pengelolaan, hingga penyajian data.
“Kami di Desa Sumber Sari bersama dua desa lainnya dipilih oleh BPS untuk mewakili kabupaten mengikuti Desa Cantik tingkat provinsi. Kami dilakukan pembinaan mulai dari mencari data, pengelolaan data sampai dengan penyajian data,” kata Sutarno.
Proses pembinaan tersebut berlangsung sekitar enam bulan. Dari sekitar 30 desa yang mengikuti tahapan Desa Cantik di tingkat Provinsi Kalimantan Timur, tiga desa asal Kukar berhasil masuk 10 besar.
Namun, untuk melaju ke tingkat nasional, hanya Desa Sumber Sari yang terpilih mewakili Kalimantan Timur.
Bagi Sutarno, proses tersebut bukan hanya tentang memenangkan kompetisi. Pembinaan yang diberikan BPS justru membuka perspektif baru mengenai bagaimana data desa dapat digunakan untuk menentukan arah kebijakan.
Ketika Data Tidak Berhenti di Angka
Program Desa Cantik sendiri bukan program yang baru dilaksanakan. Menurut Sutarno, kegiatan tersebut telah berjalan selama beberapa tahun dan dilaksanakan secara rutin oleh BPS dengan peserta desa yang berbeda setiap tahunnya.
Desa yang telah mengikuti program tersebut tidak kembali menjadi peserta pada tahun berikutnya. Karena itu, pembinaan dilakukan secara bergantian kepada desa-desa yang menjadi sasaran program.
Pembinaan mulai dilakukan sejak awal tahun dan semakin intensif sekitar April. Dalam proses tersebut, desa tidak hanya diminta memiliki data, tetapi juga mampu memastikan data tersebut dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan.
Tahun ini, tema yang diangkat berkaitan dengan kemiskinan
Tema tersebut kemudian diterjemahkan Desa Sumber Sari ke dalam sejumlah inovasi yang berangkat dari data masyarakat, terutama warga yang masuk kelompok desil 1 hingga desil 4.
Sumber Sari meluncurkan empat program utama, yakni Si Data, Si Bagi, Si Kerja, dan Si Mitra.
Keempat program itu menjadi upaya desa agar data tidak berhenti sebagai administrasi pemerintahan, tetapi menghasilkan intervensi yang benar-benar menyentuh masyarakat.
Salah satunya adalah Si Bagi.
Program tersebut menyasar masyarakat lanjut usia yang sudah tidak memiliki kemampuan untuk bekerja. Konsepnya mengandalkan gotong royong masyarakat melalui swadaya warga yang memiliki kemampuan untuk berbagi.
Gerakan tersebut dimulai dari perangkat desa hingga tingkat rukun tetangga (RT). Bantuan yang terkumpul kemudian dikelola dan disalurkan kepada warga yang dinilai berhak, terutama masyarakat yang berada pada desil 1 dan sudah tidak mampu bekerja.
“Si Bagi ini menyasar lansia yang memang sudah tidak kuat kerja. Kami membantu melalui swadaya warga yang mampu. Ini dimulai dari perangkat desa, RT, lalu kami kumpulkan dan kami olah secara profesional untuk dibagikan kepada masyarakat yang berhak, terutama yang ada di desil 1 sampai 4 ” jelas Sutarno.
Selain Si Bagi, ada pula Si Kerja. Program ini dirancang untuk menghubungkan masyarakat miskin dengan kesempatan kerja berdasarkan kemampuan atau keterampilan yang mereka miliki.
Warga yang masuk dalam kelompok sasaran tidak hanya diberikan bantuan, tetapi juga diarahkan agar memiliki akses terhadap pekerjaan.
Jika seorang warga memiliki kemampuan bertani, misalnya, desa berupaya mencarikan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan tersebut.
Si Data Menjadi Fondasi
Dari empat program tersebut, Si Data menjadi fondasi utama.
Desa Sumber Sari melakukan pemutakhiran data masyarakat melalui pendataan langsung ke rumah-rumah warga. Data tersebut kemudian tidak serta-merta dianggap final, melainkan dibahas melalui musyawarah untuk memastikan informasi yang diperoleh benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat.
Langkah tersebut dinilai penting karena data mengenai tingkat kesejahteraan warga harus tepat. Kesalahan penempatan data dapat berpengaruh terhadap program bantuan maupun kebijakan yang diberikan kepada masyarakat.
“Kami memastikan data masyarakat yang ada di desil satu. Kami update melalui pendataan ke rumah-rumah warga. Tidak berhenti sampai di situ, nanti kami musyawarahkan sehingga data yang kami peroleh benar-benar valid,”ujar Sutarno.
Menurut dia, pemutakhiran data akan terus dilakukan. Sebab, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat dapat berubah dari waktu ke waktu.
Desa juga berupaya membuat data lebih mudah diakses masyarakat. Data dan informasi Desa Sumber Sari dapat diakses melalui laman desa yang dikelola pemerintah desa.
Data Petani Bertemu Kebutuhan Sekolah
Program keempat adalah Si Mitra.Melalui program ini, Desa Sumber Sari mencoba menghubungkan potensi produksi masyarakat, khususnya petani, dengan kebutuhan pasar.
Salah satu yang dikembangkan adalah kerja sama dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Petani sayuran maupun warga yang memiliki usaha perikanan diarahkan agar hasil produksinya dapat terserap dan disalurkan untuk memenuhi kebutuhan sekolah.
Dengan konsep tersebut, desa tidak berhenti setelah memperoleh data mengenai kondisi masyarakat.
Data mengenai siapa yang miskin, siapa yang membutuhkan pekerjaan, serta apa potensi ekonomi yang dimiliki warga kemudian diterjemahkan menjadi program.
“Kami tidak hanya berhenti di data. Kalau sudah memperoleh data, output dari data itu adalah kebijakan pemerintah. Program apa yang bisa dihadirkan bagi mereka yang berada di desil 1,”kata Sutarno.
Konsep inilah yang menjadi salah satu kekuatan Desa Sumber Sari dalam mengikuti program Desa Cantik.
Program Masih Muda, Dampaknya Terus Diukur
Meski telah membawa pulang penghargaan tingkat nasional, Sutarno menyadari program-program tersebut masih dalam tahap awal.
Sejumlah program memang telah berjalan, tetapi hasilnya belum seluruhnya maksimal karena usia program masih relatif baru.
“Alhamdulillah semua program sudah berjalan, walaupun mungkin capaiannya belum maksimal karena programnya juga baru seumur jagung. Tapi kami terus mencoba,” ujarnya.
Bagi pemerintah desa, penghargaan Desa Cantik justru menjadi awal untuk menjaga konsistensi pengelolaan data.
Sutarno menilai keberlanjutan program membutuhkan kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan BPS. BPS diharapkan terus memberikan pembinaan agar kemampuan desa dalam mengelola data tetap berkembang.
Sementara itu, pemerintah kabupaten diperlukan untuk menindaklanjuti data yang telah dihasilkan desa melalui kebijakan dan program lintas organisasi perangkat daerah (OPD).
Misalnya, jika data menunjukkan terdapat warga miskin yang menempati rumah tidak layak huni, maka dibutuhkan intervensi dari dinas yang menangani perumahan dan permukiman.
Jika persoalannya berkaitan dengan akses jalan, maka diperlukan koordinasi dengan dinas yang menangani pekerjaan umum. Begitu pula masyarakat yang bekerja sebagai petani dan membutuhkan sarana produksi, alat pertanian maupun pupuk, membutuhkan dukungan dari sektor pertanian.
“Kami tidak bisa berjalan sendiri. Dari data itu bisa dilihat, misalnya masyarakat desil satu rumahnya tidak layak, tentu dibutuhkan kerja sama dengan dinas perkim. Kalau masyarakat perlu akses jalan, kami butuh kerja sama dengan dinas PU. Karena mayoritas masyarakat kami petani, masyarakat desil satu mungkin membutuhkan bantuan alat pertanian, pupuk dan sebagainya. Itu kerja samanya dengan pemerintah kabupaten,”tutur Sutarno.
Apresiasi DPRD Kukar
Wakil Ketua II DPRD Kukar, Junadi, A.Md., mengapresiasi capaian Desa Sumber Sari yang mampu membawa nama Kukar hingga tingkat nasional.
Menurut Junadi, penghargaan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa memiliki peluang besar untuk mengembangkan tata kelola pemerintahan berbasis data apabila dikelola secara konsisten.
“Penghargaan ini menjadi kebanggaan bagi Desa Sumber Sari dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Ini menunjukkan bahwa desa mampu mengembangkan tata kelola berbasis data hingga mendapat pengakuan di tingkat nasional,” ujar Junadi yang ikut mendampingi Desa Sumber Sari untuk menerima penghargaan.
Ia berharap capaian tersebut dapat menjadi motivasi bagi desa-desa lainnya di Kukar untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola dan memanfaatkan data.
Sebab, data yang akurat bukan hanya diperlukan untuk memenuhi kebutuhan administrasi pemerintahan. Lebih jauh, data dapat menjadi dasar untuk menentukan program pembangunan yang tepat sasaran.
Bagi Desa Sumber Sari, penghargaan nasional tersebut menjadi penanda bahwa desa memiliki kemampuan untuk mengubah data menjadi program.
Tetapi pekerjaan berikutnya justru lebih panjang: memastikan data terus diperbarui, program terus berjalan, dan setiap angka dalam data benar-benar berujung pada kebijakan yang memberi manfaat bagi warga.
Di titik itulah makna Desa Cinta Statistik tidak berhenti pada penghargaan. Ia menjadi upaya menjadikan data sebagai dasar desa membaca kebutuhan warganya, menentukan prioritas, dan membangun dengan lebih tepat sasaran.
