Samarinda – Rencana pemerintah pusat memangkas Tambahan Keuangan Daerah (TKD) memicu kecaman keras dari Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud. Ia menilai kebijakan tersebut sebagai bentuk ketidakadilan fiskal yang justru merugikan daerah penghasil sumber daya alam (SDA) terbesar seperti Kaltim, yang selama ini menjadi tulang punggung penerimaan negara.
Menurut Hasanuddin, tidak pantas jika beban keuangan pemerintah pusat dialihkan kepada daerah yang sudah berkontribusi besar.
“Kalau pusat sedang kesulitan, jangan Kaltim yang jadi korban. Kita sudah menyumbang besar, tapi justru sering dirugikan,” tegasnya.
Ia juga menyinggung ketimpangan pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) yang hanya memberi Kaltim 5 persen dari total pendapatan SDA, sedangkan 95 persennya terserap ke kas negara. Lebih parah lagi, dana tersebut masih bisa dipotong kapan saja bila pusat membutuhkan tambahan anggaran.
Hasanuddin mengibaratkan kondisi ini sebagai bentuk pengabaian hak daerah.
“Sekarang kita seperti harus mengemis bagian kita sendiri. Begitu ada perintah dari pusat, jatah daerah langsung dipangkas. Itu tidak bisa diterima,” kritiknya.
Kebijakan yang tidak berpihak itu, menurutnya, semakin menghambat pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kaltim. Karena itu, DPRD Kaltim menegaskan akan terus memperjuangkan keadilan dalam sistem transfer dana dari pusat ke daerah. (Mujahid)
