TENGGARONG – Dinas Pariwisata (Dispar) Kutai Kartanegara (Kukar) tidak akan memberikan bantuan ekonomi kreatif hingga Rp100 juta secara merata kepada seluruh komunitas. Setiap pengajuan akan melalui proses kurasi dengan mempertimbangkan rekam jejak, aktivitas, serta dampak nyata komunitas terhadap perkembangan ekonomi kreatif daerah.
Bantuan yang disiapkan melalui program dedikasi Kukar Idaman Terbaik tersebut merupakan stimulus untuk mendorong komunitas semakin produktif dan mampu mengembangkan kegiatannya secara berkelanjutan.
Namun, batas bantuan maksimal Rp100 juta bukan berarti setiap komunitas yang mengajukan proposal otomatis memperoleh nominal tersebut. Besaran bantuan nantinya disesuaikan dengan hasil penilaian dan kebutuhan masing-masing pemohon.
Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Dispar Kukar, Zikri Umulda, mengatakan pemerintah daerah telah melakukan kajian terkait pelaksanaan program tersebut.
Saat ini, Dispar Kukar juga tengah menyiapkan petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak) sebagai landasan penyaluran bantuan.
Menurut Zikri, salah satu pertimbangan utama dalam menentukan penerima adalah kontribusi komunitas terhadap perkembangan ekonomi kreatif. Pemerintah ingin memastikan stimulus diberikan kepada kelompok yang benar-benar memiliki aktivitas dan menghasilkan dampak.
Karena itu, komunitas yang sudah aktif menjalankan kegiatan akan menjadi bagian dari penilaian. Sementara komunitas yang baru terbentuk juga perlu menunjukkan aktivitas serta kontribusi yang bisa dipertanggungjawabkan.
“Intinya, dalam proses kurasi itu dilihat apakah memang kegiatan atau komunitas ini berdampak. Itu yang pertama. Apakah yang mengajukan permintaan ini sudah memberikan dampak atau baru muncul,” ujar Zikri.
Tiga tahapan seleksi bantuan komunitas
Dispar Kukar menyiapkan tiga tahapan sebelum bantuan disalurkan. Proses diawali dengan kurasi untuk menilai kelayakan komunitas beserta kegiatan yang diajukan.
Setelah itu, pemerintah memeriksa proposal dan dokumen persyaratan yang disampaikan pemohon. Komunitas yang dinilai memenuhi ketentuan selanjutnya dapat menerima stimulus sesuai hasil penilaian.
Proses tidak berhenti setelah bantuan diterima. Setiap komunitas diwajibkan menyampaikan laporan perkembangan secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
Mekanisme tersebut disiapkan agar bantuan tidak hanya tersalurkan, tetapi juga memberikan manfaat sesuai kebutuhan dan tujuan program.
Berbeda dengan pola bantuan berupa pengadaan barang, Dispar Kukar merencanakan penyaluran stimulus dalam bentuk uang.
Pilihan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kebutuhan setiap komunitas tidak selalu sama. Pengadaan barang secara langsung dikhawatirkan tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok penerima.
Dengan bantuan berbentuk uang, komunitas memiliki keleluasaan untuk menentukan pemanfaatan anggaran berdasarkan kegiatan yang mereka jalankan. Meski demikian, penggunaan dana tetap harus disertai pertanggungjawaban sesuai ketentuan.
“Menurut kami, ketika kita membantu dalam bentuk barang, terkadang tidak tepat sasaran. Barangnya belum tentu sesuai dengan kebutuhan. Dengan kondisi negara dan pelaporan anggaran seperti itu, lebih tepat berbentuk uang,” jelas Zikri.
Ia juga mengingatkan pelaku ekonomi kreatif agar tidak salah memahami batas maksimal bantuan yang disediakan pemerintah.
Menurutnya, angka Rp100 juta merupakan plafon tertinggi. Artinya, nominal yang diterima setiap komunitas tidak harus sama dan bergantung pada hasil kurasi serta kebutuhan yang diajukan.
“Jadi, saya bilang Rp100 juta itu plafon anggaran tertinggi, bukan berarti harus Rp100 juta. Nanti kalau tiba-tiba pelaku ekonomi kreatif menganggap setiap orang harus mendapatkan Rp100 juta, tidak seperti itu,” tegasnya.
Proposal mulai masuk, program ditargetkan berjalan 2027
Saat ini, penerimaan proposal bantuan sudah mulai berjalan. Sejumlah komunitas bahkan telah menyampaikan pengajuan, termasuk untuk memenuhi kebutuhan sarana penunjang kegiatan seperti tenda.
Dispar Kukar menargetkan program stimulus ekonomi kreatif tersebut mulai berjalan pada 2027. Penyelesaian juknis dan juklak menjadi tahapan penting sebelum penyaluran dilaksanakan.
Di luar program bantuan maksimal Rp100 juta tersebut, Dispar Kukar juga memiliki skema dukungan khusus bagi sanggar tari dan kelompok tari melalui insentif kegiatan pertunjukan.
Besaran insentif yang sebelumnya Rp1,5 juta kini meningkat menjadi sekitar Rp2 juta hingga Rp2,5 juta. Sementara bantuan untuk sanggar tari dapat mencapai Rp5 juta.
Zikri menjelaskan, terdapat perbedaan karakteristik antara sanggar tari dan kelompok tari. Sanggar umumnya telah memiliki badan hukum dalam bentuk perkumpulan atau yayasan, sedangkan kelompok tari dapat terbentuk tanpa badan hukum.
Perbedaan tersebut turut memengaruhi karakteristik pengajuan bantuan masing-masing kelompok.
Dari skema insentif pertunjukan yang sudah berjalan, Dispar Kukar mencatat anggaran sekitar Rp330 juta hingga Rp340 juta telah disalurkan kepada komunitas. (Adv)













