SANGATTA – Dalam rangka memperkuat langkah pencegahan stunting sejak dari hulu, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memaparkan hasil verifikasi dan validasi data keluarga berisiko stunting untuk wilayah Kecamatan Sangatta Utara. Pemaparan ini digelar di Aula DPPKB Kutim beberapa waktu lalu.
Kegiatan tersebut turut dihadiri insan pers, pejabat struktural dan fungsional, serta operator SIGA DPPKB Kutim. Forum ini menjadi ruang penting untuk menyelaraskan pemahaman sekaligus memperkuat kerja sama antar-sektor guna mempercepat penurunan angka stunting di daerah.
Kepala DPPKB Kutim, Achmad Junaidi, menuturkan bahwa Sangatta Utara dipilih sebagai fokus utama karena mencatat jumlah keluarga berisiko stunting tertinggi dibanding kecamatan lain di Kutim.
Ia juga menekankan perlunya pemahaman bersama antara media, perangkat daerah, dan petugas lapangan terkait konsep keluarga berisiko stunting. Menurutnya, persoalan stunting tidak hanya berkaitan dengan kondisi anak yang sudah lahir stunting, tetapi menyangkut upaya pencegahan dari akar masalahnya.
Ia menambahkan bahwa keluarga dalam kategori desil 1 hingga 4 (masyarakat miskin) juga termasuk target intervensi.
Sebagai tindak lanjut, DPPKB meluncurkan program Cap Jempol Stop Stunting atau Cara Pelayanan Jemput Bola Stop Stunting. Melalui program ini, tim akan turun langsung dan berkoordinasi dengan sedikitnya 10 perangkat daerah, seperti PDAM, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, hingga BAZNAS.
Pada kesempatan tersebut, ia juga mendorong media ikut berperan dalam mengawal keakuratan data di lapangan.
Ia menyampaikan bahwa hasil verifikasi tersebut akan dibawa ke rapat lintas perangkat daerah yang direncanakan dipimpin Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, selaku Ketua TPPS. Pertemuan itu akan membahas bentuk intervensi dan pembiayaan program berdasarkan temuan data keluarga berisiko.
Pada sesi selanjutnya, tim teknis DPPKB memaparkan data hasil contreng per desa dan per kelurahan di Sangatta Utara. Petugas PLKB juga diminta memahami kondisi wilayah binaannya agar program intervensi di lapangan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Menutup kegiatan, Junaidi mengingatkan pentingnya evaluasi kinerja petugas lapangan. (ADV/ProkopimKutim/SMN)
