Tenggarong,- DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tetap memprioritaskan pembahasan sejumlah rancangan peraturan daerah (Raperda) yang dinilai mendesak, meskipun tidak masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan regulasi daerah dapat terpenuhi, terutama yang berkaitan dengan aset, investasi, hingga pelayanan publik.
Hal itu disampaikan Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, saat membuka Forum Konsultasi Publik (FKP) terhadap lima Raperda sekaligus paparan penyesuaian ketentuan pidana dalam peraturan daerah pascaberlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru. Kegiatan berlangsung di Gedung Serbaguna DPRD Kukar, Senin (16/11/2026).
Ahmad Yani menegaskan, pembahasan Raperda di luar Propemperda merupakan bagian dari tanggung jawab DPRD bersama pemerintah daerah dalam merespons kebutuhan regulasi yang tidak dapat ditunda.
Menurutnya, terdapat sejumlah persoalan strategis yang membutuhkan kepastian hukum melalui regulasi daerah, termasuk pengelolaan aset dan penyertaan modal pemerintah daerah.
“Memastikan bahwa DPRD selalu bekerja dan kita pastikan lahirnya Perda ini di luar Propemperda 2026. Kenapa dibahas? Karena ini sangat urgent, penting dan mendesak, di antaranya berkaitan dengan aset daerah,” tegas Ahmad Yani.
Adapun lima Raperda yang dibahas meliputi pencabutan Perda Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kecamatan Sedulang; perubahan Perda terkait penyertaan modal pemerintah daerah atas saham di PT Grha 165 Tbk. ke PT Tunggang Parangan (Perseroda); serta perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah kelistrikan dan sumber daya energi menjadi PT Kukar Sejahtera Dambaan Etam.
Dua Raperda lainnya berkaitan dengan penyelenggaraan urusan perhubungan dan perubahan Perda Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.
Ahmad Yani menekankan, penyusunan regulasi tersebut tidak boleh hanya berorientasi pada pemenuhan administrasi. Setiap Raperda harus memiliki landasan hukum yang kuat, sesuai dengan kebutuhan daerah, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Karena itu, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam proses pembahasan. Melalui Forum Konsultasi Publik, DPRD membuka ruang bagi perangkat daerah, pemerintah kecamatan, kepala desa, instansi terkait, hingga masyarakat untuk menyampaikan pandangan dan masukan.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kukar, Johansyah, turut menekankan pentingnya keterbukaan dalam proses pembentukan produk hukum daerah. Menurutnya, kritik dan masukan publik harus ditempatkan sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas regulasi.
“Mari kita sambut kritik untuk kekuatan, bukan sebagai gangguan,” ujar Johansyah.
Ia menilai partisipasi publik dapat membantu DPRD mengidentifikasi berbagai persoalan yang berpotensi muncul ketika suatu peraturan diterapkan. Dengan demikian, regulasi yang dihasilkan diharapkan lebih komprehensif dan sesuai dengan kondisi di lapangan.
Sementara itu, Sekretaris DPRD Kukar, Lukman, menjelaskan bahwa Forum Konsultasi Publik merupakan bentuk penerapan prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
Melalui forum tersebut, masyarakat dan pemangku kepentingan diberikan kesempatan menyampaikan pendapat, baik secara lisan maupun tertulis, sebagai bahan penyempurnaan materi Raperda sebelum memasuki tahapan pembahasan berikutnya.
Selain konsultasi terhadap lima Raperda, kegiatan tersebut juga diisi paparan dari Kejaksaan Negeri Kukar mengenai penyesuaian ketentuan pidana dalam peraturan daerah setelah berlakunya KUHP baru dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Forum tersebut turut dihadiri Ketua Bapemperda DPRD Kukar Johansyah, para ketua panitia khusus (pansus), yakni Desman Minang Endianto, Eko Wulandanu, Hendra, dan Erwin, beserta anggota pansus. Hadir pula Muhammad Yusran, S.H., M.H., selaku Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kukar, jajaran kejaksaan, perwakilan perangkat daerah dan instansi lintas sektor, Sekretaris DPRD Kukar Lukman, serta Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Nurhayati Touristiany, S.Sos.
Lukman berharap, seluruh tahapan pembahasan dapat menghasilkan produk hukum yang memiliki kepastian hukum, responsif terhadap kebutuhan daerah, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“DPRD Kukar berharap seluruh proses pembahasan dapat menghasilkan regulasi yang memiliki kepastian hukum, responsif terhadap kebutuhan daerah, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat menuju Kukar Idaman Terbaik,” harapnya.
Melalui forum ini, DPRD Kukar berupaya memastikan setiap regulasi yang disusun tidak hanya memenuhi kebutuhan hukum pemerintahan, tetapi juga mampu menjawab persoalan daerah dan mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat. (ADV)













