Suluh Muda Nusantara
  • Home
  • Berita Utama
  • Kaltim
    • Balikpapan
    • Berau
    • Bontang
    • Kubar
    • Kukar
    • Kutim
    • Mahulu
    • Paser
    • PPU
    • Samarinda
  • Advedtorial
    • DPRD Kaltim
    • Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kaltim
    • Dinas Pemuda dan Olahraga Kaltim
    • Diskominfo Kutai Kartanegara
    • Diskominfo Samarinda
    • Diskominfo Kukar
    • DPRD Samarinda
    • Dispora Kaltim
  • Gaya Hidup
  • Hukum & Kriminal
  • Nasional
  • Olahraga
No Result
View All Result
  • Home
  • Berita Utama
  • Kaltim
    • Balikpapan
    • Berau
    • Bontang
    • Kubar
    • Kukar
    • Kutim
    • Mahulu
    • Paser
    • PPU
    • Samarinda
  • Advedtorial
    • DPRD Kaltim
    • Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kaltim
    • Dinas Pemuda dan Olahraga Kaltim
    • Diskominfo Kutai Kartanegara
    • Diskominfo Samarinda
    • Diskominfo Kukar
    • DPRD Samarinda
    • Dispora Kaltim
  • Gaya Hidup
  • Hukum & Kriminal
  • Nasional
  • Olahraga
No Result
View All Result
Suluh Muda Nusantara
No Result
View All Result
Home Advedtorial

DPRD Kukar Bahas Lima Raperda di Luar Propemperda 2026, Ahmad Yani: Mendesak untuk Kebutuhan Daerah

Zahara by Zahara
16 November, 2026
in Advedtorial, Kukar
0
DPRD Kukar Bahas Lima Raperda di Luar Propemperda 2026, Ahmad Yani: Mendesak untuk Kebutuhan Daerah

Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, bersama Ketua Bapemperda Johansyah dan jajaran panitia khusus mengikuti Forum Konsultasi Publik pembahasan lima Raperda di luar Propemperda 2026 di Gedung Serbaguna DPRD Kukar, Senin (16/11/2026).

FacebookTwitterWhatsapp

Tenggarong,- DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tetap memprioritaskan pembahasan sejumlah rancangan peraturan daerah (Raperda) yang dinilai mendesak, meskipun tidak masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan regulasi daerah dapat terpenuhi, terutama yang berkaitan dengan aset, investasi, hingga pelayanan publik.

Hal itu disampaikan Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, saat membuka Forum Konsultasi Publik (FKP) terhadap lima Raperda sekaligus paparan penyesuaian ketentuan pidana dalam peraturan daerah pascaberlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru. Kegiatan berlangsung di Gedung Serbaguna DPRD Kukar, Senin (16/11/2026).

Ahmad Yani menegaskan, pembahasan Raperda di luar Propemperda merupakan bagian dari tanggung jawab DPRD bersama pemerintah daerah dalam merespons kebutuhan regulasi yang tidak dapat ditunda.

Menurutnya, terdapat sejumlah persoalan strategis yang membutuhkan kepastian hukum melalui regulasi daerah, termasuk pengelolaan aset dan penyertaan modal pemerintah daerah.

“Memastikan bahwa DPRD selalu bekerja dan kita pastikan lahirnya Perda ini di luar Propemperda 2026. Kenapa dibahas? Karena ini sangat urgent, penting dan mendesak, di antaranya berkaitan dengan aset daerah,” tegas Ahmad Yani.

Adapun lima Raperda yang dibahas meliputi pencabutan Perda Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kecamatan Sedulang; perubahan Perda terkait penyertaan modal pemerintah daerah atas saham di PT Grha 165 Tbk. ke PT Tunggang Parangan (Perseroda); serta perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah kelistrikan dan sumber daya energi menjadi PT Kukar Sejahtera Dambaan Etam.

Dua Raperda lainnya berkaitan dengan penyelenggaraan urusan perhubungan dan perubahan Perda Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.

Ahmad Yani menekankan, penyusunan regulasi tersebut tidak boleh hanya berorientasi pada pemenuhan administrasi. Setiap Raperda harus memiliki landasan hukum yang kuat, sesuai dengan kebutuhan daerah, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Karena itu, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam proses pembahasan. Melalui Forum Konsultasi Publik, DPRD membuka ruang bagi perangkat daerah, pemerintah kecamatan, kepala desa, instansi terkait, hingga masyarakat untuk menyampaikan pandangan dan masukan.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kukar, Johansyah, turut menekankan pentingnya keterbukaan dalam proses pembentukan produk hukum daerah. Menurutnya, kritik dan masukan publik harus ditempatkan sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas regulasi.

“Mari kita sambut kritik untuk kekuatan, bukan sebagai gangguan,” ujar Johansyah.

Ia menilai partisipasi publik dapat membantu DPRD mengidentifikasi berbagai persoalan yang berpotensi muncul ketika suatu peraturan diterapkan. Dengan demikian, regulasi yang dihasilkan diharapkan lebih komprehensif dan sesuai dengan kondisi di lapangan.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Kukar, Lukman, menjelaskan bahwa Forum Konsultasi Publik merupakan bentuk penerapan prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Melalui forum tersebut, masyarakat dan pemangku kepentingan diberikan kesempatan menyampaikan pendapat, baik secara lisan maupun tertulis, sebagai bahan penyempurnaan materi Raperda sebelum memasuki tahapan pembahasan berikutnya.

Selain konsultasi terhadap lima Raperda, kegiatan tersebut juga diisi paparan dari Kejaksaan Negeri Kukar mengenai penyesuaian ketentuan pidana dalam peraturan daerah setelah berlakunya KUHP baru dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Forum tersebut turut dihadiri Ketua Bapemperda DPRD Kukar Johansyah, para ketua panitia khusus (pansus), yakni Desman Minang Endianto, Eko Wulandanu, Hendra, dan Erwin, beserta anggota pansus. Hadir pula Muhammad Yusran, S.H., M.H., selaku Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kukar, jajaran kejaksaan, perwakilan perangkat daerah dan instansi lintas sektor, Sekretaris DPRD Kukar Lukman, serta Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Nurhayati Touristiany, S.Sos.

Lukman berharap, seluruh tahapan pembahasan dapat menghasilkan produk hukum yang memiliki kepastian hukum, responsif terhadap kebutuhan daerah, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“DPRD Kukar berharap seluruh proses pembahasan dapat menghasilkan regulasi yang memiliki kepastian hukum, responsif terhadap kebutuhan daerah, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat menuju Kukar Idaman Terbaik,” harapnya.

Melalui forum ini, DPRD Kukar berupaya memastikan setiap regulasi yang disusun tidak hanya memenuhi kebutuhan hukum pemerintahan, tetapi juga mampu menjawab persoalan daerah dan mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat. (ADV)

Print 🖨 PDF 📄
Berita Dilihat: 285
Previous Post

Baharuddin Demmu Realisasikan Bantuan Peternakan APBD 2026, Ratusan Ekor Ternak Disalurkan

Next Post

Kasus Gangguan Mental Anak Muda Disorot, DPRD Samarinda Minta Layanan Puskesmas Diperkuat

Zahara

Zahara

Next Post
Kasus Gangguan Mental Anak Muda Disorot, DPRD Samarinda Minta Layanan Puskesmas Diperkuat

Kasus Gangguan Mental Anak Muda Disorot, DPRD Samarinda Minta Layanan Puskesmas Diperkuat

  • Trending
  • Comments
  • Latest
AMKB Siap Kerahkan Kekuatan Penuh Hadang Aplikator yang Langgar Aturan di Kaltim

AMKB Siap Kerahkan Kekuatan Penuh Hadang Aplikator yang Langgar Aturan di Kaltim

20 Agustus, 2025
Ketua dan Wakil Ketua DPRD Mahulu Bersitegang, Pembahasan Anggaran Berakhir Ricuh

Ketua dan Wakil Ketua DPRD Mahulu Bersitegang, Pembahasan Anggaran Berakhir Ricuh

22 Oktober, 2025
Tambang Ilegal di Kutai Barat: Antara Keuntungan Sesaat dan Ancaman Jangka Panjang

Tambang Ilegal di Kutai Barat: Antara Keuntungan Sesaat dan Ancaman Jangka Panjang

17 Maret, 2025
GMNI Kaltim Mengutuk Kekerasan Terhadap Massa Aksi Koalisi Masyarakat Sipil Kutai Timur

GMNI Kaltim Mengutuk Kekerasan Terhadap Massa Aksi Koalisi Masyarakat Sipil Kutai Timur

12 Oktober, 2023
Ely Hartati Rasyid Soroti Serapan Tenaga Kerja Pembangunan IKN

Ely Hartati Rasyid Soroti Serapan Tenaga Kerja Pembangunan IKN

Era Digital, Fraksi PDIP Sarankan Sosialisasi Nilai-Nilai Pancasila Melalui Media Sosial

Era Digital, Fraksi PDIP Sarankan Sosialisasi Nilai-Nilai Pancasila Melalui Media Sosial

Potret Emir Moeis Temu Kangen dengan Banteng Tua di Balikpapan

Potret Emir Moeis Temu Kangen dengan Banteng Tua di Balikpapan

Diguyur Kabar Baik dari India-Eropa, Harga Batu Bara Bangkit

Diguyur Kabar Baik dari India-Eropa, Harga Batu Bara Bangkit

Banggar Tolak MYC Rp1,24 Triliun, Ketua DPRD Kaltim Nilai Skema Tahun Jamak Bisa Cegah Proyek Molor

Banggar Tolak MYC Rp1,24 Triliun, Ketua DPRD Kaltim Nilai Skema Tahun Jamak Bisa Cegah Proyek Molor

19 November, 2026
Salehuddin Soroti Minimnya Anggaran hingga Penempatan “Orang Titipan” di BPBD

Salehuddin Soroti Minimnya Anggaran hingga Penempatan “Orang Titipan” di BPBD

19 November, 2026
Darlis Dukung Audit Ijazah Anggota Dewan: Pejabat Publik Harus Siap Terbuka

Darlis Dukung Audit Ijazah Anggota Dewan: Pejabat Publik Harus Siap Terbuka

19 November, 2026
Junadi Apresiasi Bantuan Beras bagi Petani Terdampak Kekeringan di Loa Kulu

Junadi Apresiasi Bantuan Beras bagi Petani Terdampak Kekeringan di Loa Kulu

18 November, 2026
Suluh Muda Nusantara

Suluhmudanusantara.com merupakan media daring berbasis di Kalimantan Timur dengan tujuan menjangkau Nusantara hingga Internasional.

Terkini

Banggar Tolak MYC Rp1,24 Triliun, Ketua DPRD Kaltim Nilai Skema Tahun Jamak Bisa Cegah Proyek Molor

Salehuddin Soroti Minimnya Anggaran hingga Penempatan “Orang Titipan” di BPBD

Informasi

  • Tentang Kami
  • Pedoman Media Siber
  • Kontak
  • Susunan Redaksi

Follow Sosial Media Kami

© 2024 Suluh Muda Nusantara - All Right Reserved.

No Result
View All Result
  • Home
  • Berita Utama
  • Kaltim
    • Balikpapan
    • Berau
    • Bontang
    • Kubar
    • Kukar
    • Kutim
    • Mahulu
    • Paser
    • PPU
    • Samarinda
  • Advedtorial
    • DPRD Kaltim
    • Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kaltim
    • Dinas Pemuda dan Olahraga Kaltim
    • Diskominfo Kutai Kartanegara
    • Diskominfo Samarinda
    • Diskominfo Kukar
    • DPRD Samarinda
    • Dispora Kaltim
  • Gaya Hidup
  • Hukum & Kriminal
  • Nasional
  • Olahraga

© 2024 Suluh Muda Nusantara - All Right Reserved.