Tenggaarong,- DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) meminta PT PLN (Persero) dan PT Pertamina segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan pemadaman listrik dan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang dikeluhkan masyarakat. Desakan tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama kedua perusahaan tersebut di Ruang Rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kukar, Senin (2/11/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kukar, Abdul Rasid, serta dihadiri unsur pimpinan dan anggota DPRD, perwakilan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, organisasi kemasyarakatan, mahasiswa, dan pihak terkait lainnya.
Dalam pembahasan tersebut, persoalan pemadaman listrik menjadi salah satu sorotan utama. Sejumlah peserta RDP menyampaikan keluhan masyarakat terkait pemadaman yang berulang di berbagai wilayah Kukar. Kondisi itu tidak hanya mengganggu aktivitas sehari-hari, tetapi juga berdampak terhadap kegiatan usaha, termasuk peternakan, serta berpotensi menyebabkan kerusakan peralatan elektronik.
Menanggapi keluhan tersebut, perwakilan PLN menjelaskan bahwa sistem pasokan listrik Kalimantan Timur terhubung dengan sistem interkoneksi kelistrikan Kalimantan. Gangguan pasokan yang terjadi dipengaruhi sejumlah kendala teknis, termasuk kerusakan komponen pembangkit seperti boiler, turbin, dan blower.
PLN menyampaikan bahwa proses perbaikan ditargetkan rampung paling lambat awal Desember 2026. Apabila tidak terjadi gangguan lanjutan, pasokan listrik diharapkan kembali normal pada pertengahan Desember 2026.
Namun, DPRD Kukar meminta PLN tidak hanya berfokus pada perbaikan teknis, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan dan keterbukaan informasi kepada pelanggan.
Salah satu tuntutan yang disampaikan adalah pemberitahuan jadwal pemadaman paling lambat dua hari sebelumnya. Dengan informasi tersebut, masyarakat dapat mempersiapkan diri dan mengantisipasi dampak terhadap aktivitas rumah tangga maupun usaha.
DPRD juga meminta agar pemadaman mendadak dapat diminimalkan, kecuali dalam kondisi gangguan darurat yang tidak dapat dihindari.
Terkait kemungkinan kompensasi bagi pelanggan terdampak, pihak PLN menjelaskan bahwa mekanismenya masih dalam evaluasi di tingkat pusat dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2025.
Selain kelistrikan, persoalan distribusi BBM turut menjadi perhatian serius dalam RDP tersebut. Kelangkaan BBM di sejumlah SPBU menyebabkan antrean panjang, bahkan masyarakat dilaporkan harus menunggu sekitar satu hingga satu setengah jam untuk mendapatkan bahan bakar.
Dalam forum itu, peserta juga mengungkapkan dugaan penyalahgunaan barcode, penggunaan barcode ganda, praktik pengetapan, hingga indikasi penimbunan dan monopoli BBM. Praktik-praktik tersebut dinilai berpotensi menghambat distribusi dan menyebabkan masyarakat kesulitan memperoleh BBM, terutama di wilayah hulu Kukar yang masih terbatas fasilitas SPBU.
Perwakilan Pertamina menjelaskan bahwa kuota BBM Kabupaten Kukar pada 2026 ditetapkan sebesar 133.635 untuk Pertalite dan 39.459 untuk Biosolar. Pertamina juga menyampaikan sejumlah langkah untuk meningkatkan pelayanan, di antaranya penambahan nozzle serta perpanjangan jam operasional di beberapa SPBU.
Untuk memperketat pengawasan distribusi, Pertamina mengusulkan pencocokan data barcode dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) serta pemeriksaan kondisi fisik kendaraan saat pengisian BBM.
Meski demikian, penerapan mekanisme tersebut memerlukan dukungan regulasi dan payung hukum dari pemerintah daerah bersama DPRD agar pelaksanaannya memiliki dasar yang jelas.
Ketua DPRD Kukar, Ir. H. Ahmad Yani, S.T., S.E., M.Si., M.T., dalam penyampaiannya menekankan pentingnya evaluasi dan koordinasi lintas instansi untuk menyelesaikan persoalan energi yang terus dikeluhkan masyarakat.
Ia meminta setiap pihak menjalankan tanggung jawab sesuai kewenangannya, baik dalam menjamin keandalan pasokan listrik maupun memastikan distribusi BBM berlangsung tepat sasaran.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan melalui pembahasan di ruang rapat. Diperlukan langkah nyata, pengawasan berkelanjutan, serta keterbukaan informasi agar masyarakat mendapatkan kepastian pelayanan.
Pimpinan rapat juga menegaskan bahwa PLN dan Pertamina perlu meningkatkan transparansi serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Pengawasan terhadap distribusi BBM, khususnya terkait dugaan penyalahgunaan barcode dan praktik pengetapan, perlu menjadi perhatian bersama.
Melalui RDP tersebut, DPRD Kukar berharap PLN dapat menyelesaikan perbaikan sistem kelistrikan sesuai target yang disampaikan. Sementara itu, Pertamina diharapkan melakukan pembenahan distribusi, meningkatkan pengawasan di SPBU, serta memperhatikan kebutuhan masyarakat di wilayah yang masih terbatas akses layanan BBM.
DPRD Kukar menegaskan bahwa ketersediaan listrik dan BBM merupakan kebutuhan mendasar yang berpengaruh langsung terhadap kehidupan masyarakat dan aktivitas perekonomian. Karena itu, penyelesaian kedua persoalan tersebut membutuhkan komitmen dan tindak lanjut konkret dari seluruh pihak terkait agar pelayanan energi di Kutai Kartanegara semakin baik. (ADV)













