SANGATTA – DPRD Kutai Timur mendorong Pemerintah Kabupaten untuk mengoptimalkan berbagai skema pendanaan guna mempercepat pembenahan infrastruktur jalan. Langkah ini dianggap penting untuk mengatasi keterbatasan anggaran daerah dan memastikan lebih banyak ruas jalan rusak dapat segera ditangani.
Inisiatif ini muncul dari pemahaman bahwa kebutuhan perbaikan infrastruktur jalan di Kutai Timur seringkali lebih besar dibandingkan kapasitas anggaran pemerintah daerah. Diperlukan pendekatan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mencari solusi pembiayaan yang komprehensif.
Pandi Widiarto, Anggota Komisi C DPRD Kutim, mengungkapkan strategi pendanaan yang didorong dewan bersifat kolaboratif. Pemerintah daerah tidak boleh hanya mengandalkan APBD semata, melainkan harus menjalin kemitraan fiskal dengan level pemerintahan di atasnya.
“Kami berapa juga bisa berkolaborasi dengan provinsi dengan pusat,” ujar Widiarto.
Pernyataan ini menunjukkan kesadaran akan kompleksitas dan besaran pembiayaan yang diperlukan untuk pembangunan infrastruktur jalan yang berkualitas. Dengan sinergi yang erat dengan pemerintah provinsi dan pusat, beban keuangan daerah dapat lebih ringan dan cakupan perbaikan lebih luas.
Widiarto menjelaskan terdapat tiga skema pembiayaan utama yang dapat dimanfaatkan secara legal oleh pemerintah daerah. Fleksibilitas dalam memilih sumber pendanaan membuka peluang menangani lebih banyak ruas jalan yang rusak parah.
“Sebab skema pembangunan jalan ini ada tiga, bisa melalui APBD bisa melalui bantuan keuangan provinsi bisa juga APBN pusat,” jelasnya.
Keberagaman sumber dana ini mencakup APBD Kabupaten, bantuan keuangan pemerintah provinsi, hingga APBN. Namun, hal ini menuntut koordinasi, perencanaan teknis, dan administrasi yang matang.
Langkah strategis yang didorong dewan adalah menciptakan mekanisme kolaborasi yang solid antara ketiga level pemerintahan. Widiarto menegaskan, “Itu kita mau atur kolaborasinya.”
Pengaturan kolaborasi pendanaan ini dimaksudkan untuk memastikan setiap sumber dana dapat dialokasikan secara tepat sasaran, efisien, dan saling melengkapi tanpa duplikasi. Dengan koordinasi yang baik, perbaikan jalan di Kutai Timur diharapkan dapat berjalan lebih terintegrasi dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan infrastruktur transportasi yang layak. (ADV)
