SANGATTA – Pergeseran kewenangan pengelolaan laut dari tingkat kabupaten ke provinsi tidak menghilangkan peran penting pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi wilayah pesisir. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, Faizal Rachman, menegaskan bahwa komunikasi yang berkelanjutan dan koordinasi aktif antara pemerintah provinsi dan kabupaten sangat diperlukan setelah perubahan kebijakan ini.
Menurut Faizal, aspirasi dan kebutuhan masyarakat pesisir di tingkat kabupaten harus tetap diperhatikan dengan serius. Ia berharap potensi ekonomi dan sumber daya di wilayah pesisir terus mendapat perhatian selama proses transisi ini.
“Harapan saya, potensi wilayah pesisir tetap terus dikomunikasikan,” ujar Faizal Rachman.
Faizal menjelaskan bahwa mekanisme pemerintahan yang berjenjang harus dapat memfasilitasi koordinasi yang efektif dalam pengelolaan wilayah pesisir. Struktur pemerintahan yang terdiri dari pemerintah provinsi dan kabupaten dirancang untuk bekerja secara sinergis dan saling melengkapi.
“Karena pemerintahan kita berjenjang, ada pemerintahan provinsi dan ada pemerintahan kabupaten,” jelasnya.
Ia menambahkan, pemerintah kabupaten perlu aktif menginisiasi koordinasi karena mereka paling memahami kondisi lapangan. Kabupaten harus proaktif menyampaikan data dan kondisi wilayah pesisir serta mengajukan usulan pengembangan berdasarkan kebutuhan lokal.
“Kita di pemerintahan kabupaten harus terus mengkomunikasikannya ke pemerintahan provinsi,” tutup Faizal.
Pendekatan sinergis ini diyakini akan memastikan kebijakan pemerintah provinsi sesuai dengan kebutuhan masyarakat pesisir di kabupaten, sehingga sektor kelautan dan perikanan dapat berkembang secara berkelanjutan. (ADV)
