SANGATTA – Kebijakan efisiensi anggaran menjadi fokus utama dalam pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tahun ini. Kebijakan penghematan ini diterapkan secara signifikan, dengan merujuk pada realisasi dan struktur anggaran tahun sebelumnya sebagai dasar perhitungan. Hal ini dijelaskan Ketua DPRD Kutai Timur, Jimmi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dalam paparannya di Sangatta.
Jimmi merincikan besaran efisiensi yang dimandatkan adalah lima puluh persen dari komponen tertentu yang telah dianggarkan tahun lalu. Kebijakan ini menuntut peninjauan dan penyesuaian cermat terhadap postur anggaran.
“Efisiensi inikan berdasarkan anggaran tahun lalu, efisiensi memerintahkan 50% berarti di bandingkan tahun lalu, itu harus di kurangkan 50%,” jelas Jimmi.
Menanggapi penerapan kebijakan ini, Jimmi menegaskan langkah yang diperlukan bukan perencanaan ulang secara keseluruhan, melainkan penyempurnaan fokus pada hal teknis dan administratif. Ia memberikan contoh konkret perlunya sinkronisasi aturan dalam pembayaran iuran BPJS Kesehatan pegawai.
“Bukan perencanaan lagi, hanya perbaikan-perbaikan aja, misalnya membayar BPJS jaminan kesehatan pegawai ada selisih, kalau menurut peraturan kan, ada ketetapan 4%, tapi menurut BPJS lain juga, jadi ini yang perlu di singkronkan, mana yang harus di terapkan, kadang lebih kadang kurang juga seperti itu,” urainya.
Contoh ini menyoroti problem klasik dalam administrasi keuangan daerah, yaitu perbedaan interpretasi antara peraturan internal pemerintah dengan ketentuan lembaga eksternal seperti BPJS. Adanya “selisih” ini menciptakan inefisiensi dan memerlukan harmonisasi untuk menetapkan kepastian aturan.
Terkait dampak kebijakan efisiensi terhadap kinerja penyerapan anggaran, Jimmi membantah jika kebijakan ini menyebabkan keterlambatan signifikan. Menurutnya, proses penganggaran dan pelaksanaan saat ini masih dalam batas wajar.
“Kalu terlambatkan berartikan melewati batas, inikan belum melewati batas.” tandasnya.
Pernyataan ini dimaksudkan meredam kekhawatiran terhambatnya proyek pembangunan akibat kebijakan penghematan. Jimmi menutup dengan menyoroti pentingnya koordinasi yang telah terjalin antara legislatif dan eksekutif.
“Tadi kami sudah tanyakan, pemerintah siap aja sih, karena sudah kerja sama.” pungkas Jimmi. (ADV)
