Samarinda: Komisi III DPRD Kota Samarinda menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) pada Kamis (15/5/2025), membahas insiden longsor yang terjadi di area inlet Terowongan Samarinda.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengungkapkan bahwa sejak awal pihaknya telah mengkhawatirkan potensi longsor di area tersebut. Menurut penjelasan dari kontraktor dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), potensi longsor telah terdeteksi sejak awal 2025, dengan prediksi akan terjadi dalam empat bulan.
Namun, kondisi alam mempercepat proses tersebut, sehingga longsor terjadi lebih cepat dari yang diperkirakan.
“Kami memang dari awal ragu dengan kemiringan area inlet itu. Ternyata kekhawatiran kami terbukti,” ujar Deni.
Deni menekankan bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap pekerjaan konstruksi, terutama proyek sebesar terowongan.
Ia meminta agar kejadian ini tidak terulang dan ditangani secara tuntas.
Dalam rapat tersebut, PUPR dan pihak kontraktor menyampaikan bahwa telah dilakukan empat tahap penguatan struktur di bagian dalam terowongan.
Namun, Deni meminta agar hasil penguatan tersebut benar-benar diuji dan memenuhi standar keamanan sebelum terowongan dioperasikan.
“Kami belum buka terowongannya, tapi longsor sudah terjadi di luar. Ini kan jadi kekhawatiran masyarakat. Maka kami minta semua pihak memastikan bahwa struktur terowongan benar-benar aman,” tegas Deni.
Selain itu, Komisi III DPRD Samarinda juga menyoroti infrastruktur drainase yang belum mampu mengakomodasi debit air hujan dalam volume ekstrem.
Politikus Gerindra itu menilai bahwa pembukaan lahan yang dilakukan secara masif tanpa pengawasan intensif turut memperburuk situasi hidrologis kota.
Ia juga mempertanyakan pengawasan terhadap pembangunan perumahan baru yang dinilai belum disertai dengan fasilitas kolam retensi yang memadai.
Menurutnya, banyak pengembang perumahan yang tidak membangun kolam retensi sesuai kebutuhan, sehingga memperparah kondisi banjir di Samarinda.
Deni berharap insiden ini menjadi pelajaran dan pemicu evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan proyek strategis di Samarinda.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi erat antara DPRD dan Pemkot Samarinda agar seluruh elemen dalam pengendalian banjir, baik teknis maupun kebijakan, dapat berjalan secara komprehensif.
“Kami ingin tahu titik-titik yang menjadi fokus penanganan, supaya bisa mendukung secara anggaran,” Demikian Deni. (adv)
