Samarinda – Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat tidak akan berdampak pada program kerja kedewanan. Kebijakan ini, menurutnya, hanya berlaku untuk beberapa pos belanja tertentu, sementara program yang berorientasi pada kepentingan masyarakat tetap berjalan tanpa gangguan.
Helmi menjelaskan bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan tidak mencakup seluruh belanja pemerintah, melainkan hanya beberapa item yang dianggap tidak terlalu berdampak langsung pada pelayanan publik. “Memang yang terbesar itu (efisiensi anggaran) adalah ATK dan beberapa item lain. Untuk kepentingan masyarakat ke bawah, anggarannya tidak dipotong,” ujarnya.
Pernyataan tersebut meredakan kekhawatiran mengenai potensi pengurangan dana yang dapat mempengaruhi program-program DPRD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Helmi menegaskan bahwa pihaknya tetap berkomitmen menjalankan tugas dan fungsi legislasi, pengawasan, serta penganggaran tanpa hambatan berarti akibat kebijakan efisiensi ini.
Sebagai politisi dari Partai Gerindra, Helmi juga memastikan bahwa sejumlah sektor krusial, seperti keamanan, kesejahteraan, kesehatan, dan pendidikan, tetap menjadi prioritas utama pemerintah. Program-program di bidang tersebut dijamin tidak mengalami pemangkasan anggaran, mengingat dampaknya yang sangat signifikan bagi masyarakat luas.
Meskipun kebijakan efisiensi anggaran diterapkan, Helmi optimistis bahwa roda pemerintahan di Samarinda tetap berjalan efektif. “Kami akan terus memastikan bahwa kebijakan ini tidak mengganggu agenda kerja yang berkaitan dengan pelayanan publik,” tambahnya.
Dengan demikian, masyarakat Samarinda diharapkan tetap tenang karena program-program penting, khususnya yang berkaitan dengan kesejahteraan, masih menjadi perhatian utama. DPRD Samarinda juga akan terus melakukan pengawasan agar efisiensi anggaran tidak menghambat pembangunan dan kesejahteraan warga.(Adv)
