Samarinda — Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, kembali menyoroti lambannya penanganan kerusakan fender Jembatan Mahakam. Ia menilai ketidakjelasan progres perbaikan yang sudah melewati target waktu merupakan ancaman nyata bagi keamanan jembatan dan keselamatan publik.
Dalam penjelasannya, Hasanuddin mengatakan laporan Komisi II DPRD Kaltim menyebutkan bahwa fender semestinya tuntas dikerjakan pada September atau, paling lambat, November 2025. Namun hingga saat ini, ia menegaskan belum ada penjelasan resmi terkait capaian pekerjaan.
“Sampai hari ini kita belum mendapat kepastian. Sudah selesai atau belum? Kalau belum, progress-nya berapa persen?” ucapnya seusai rapat di Gedung D Kompleks DPRD Kaltim, Rabu (19/11/2025).
Menurutnya, ketidakpastian itu tidak bisa dibiarkan. Untuk memastikan duduk perkaranya, Komisi II telah menjadwalkan rapat dengar pendapat pada 26 November 2025 dengan menghadirkan KSOP, Pelindo, Perusda MBS, kepolisian, Polair, hingga Kejaksaan. DPRD ingin memastikan seluruh stakeholder memahami urgensi persoalan ini dan mempercepat penanganannya.
Hasanuddin menjelaskan bahwa fender berfungsi sebagai benteng pertama yang melindungi tiang utama jembatan dari benturan kapal. Ia menilai kerusakan fender yang tak segera diperbaiki membuka peluang terjadinya insiden besar.
“Kalau kapal menabrak langsung tiang utama, saya yakin jembatan itu bisa miring. Dan kalau sampai miring, itu bukan lagi masalah lokal—itu bencana nasional,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan tragedi runtuhnya Jembatan Kutai Kartanegara pada 2011 sebagai pelajaran paling pahit. Bila fender Jembatan Mahakam kembali gagal menjalankan fungsinya, Hasanuddin menyebut dampaknya akan menjalar luas: dari lumpuhnya pergerakan masyarakat hingga terganggunya arus logistik di Samarinda.
Dalam konteks pencegahan, DPRD Kaltim sebelumnya telah mengusulkan pembatasan sementara operasional kapal dengan bobot lebih dari 500 Gross Register Tonnage (GRT). Namun, Hasanuddin menilai kebijakan tersebut belum berjalan optimal.
“KSOP sebagai regulator dan Pelindo sebagai operator seharusnya bisa menahan aktivitas satu atau dua hari demi memastikan fender benar-benar aman. Tapi faktanya, kegiatan masih berjalan seperti biasa,” ujarnya.
Ia menegaskan DPRD Kaltim tidak akan menunggu sampai muncul insiden baru. Pengawasan akan dilakukan secara ketat sampai perbaikan fender benar-benar rampung demi menjamin keselamatan publik dan menjaga kelancaran aktivitas ekonomi di Sungai Mahakam. (Adv/DPRD Kaltim)
