Samarinda – Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi, menyoroti informasi terkait belum diterimanya insentif oleh sejumlah tenaga pengajar di Kota Samarinda. Hal ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda, Selasa (5/5/2026), di Ruang Rapat Utama DPRD Samarinda.
Ismail mengatakan, pihaknya meminta klarifikasi atas kabar yang beredar mengenai adanya empat sekolah di Samarinda yang disebut belum menerima insentif guru.
“Tadi kita minta klarifikasi dari Disdikbud, apakah benar ada informasi empat sekolah yang belum menerima insentif. Karena ini informasi dari luar,” ujarnya.
Dari hasil penjelasan Disdikbud, disebutkan bahwa informasi tersebut tidak sepenuhnya benar. Namun, diakui memang ada beberapa tenaga pendidik yang belum menerima insentif.
Ia menjelaskan, kendala tersebut terjadi karena persoalan teknis, salah satunya rekening penerima yang tidak aktif saat proses penyaluran.
“Disdikbud menyampaikan pada dasarnya bukan seperti itu, tapi memang ada beberapa tenaga pendidik yang belum menerima insentif karena kendala seperti rekening yang tidak aktif, sehingga saat ditransfer tidak masuk,” jelasnya.
Menurut Ismail, persoalan ini terjadi dalam rentang waktu yang cukup lama dan diduga tidak tersampaikan dengan baik kepada guru yang bersangkutan.
“Nah ini yang mungkin tidak terkomunikasikan dengan baik, sehingga muncul persepsi seolah-olah insentif itu tidak dibayarkan,” katanya.
Ia menegaskan, DPRD akan mendorong agar kendala tersebut segera diselesaikan, termasuk memastikan adanya komunikasi yang jelas kepada para tenaga pendidik.
“Kita coba advokasi supaya kalau ada kendala, apa kendalanya, segera dituntaskan. Jangan sampai ada guru merasa haknya tidak dibayarkan, padahal sebenarnya hanya masalah teknis,” tegasnya.
DPRD juga meminta Disdikbud untuk lebih proaktif dalam menyampaikan informasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di lapangan. (Adv/Mj)
