Samarinda — Insiden penabrakan Jembatan Mahakam oleh kapal logistik milik PT Energi Samudera Logistik kembali terjadi pada Sabtu malam (26/04/2025), memicu kemarahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim). Rapat Dengar Pendapat (RDP) darurat pun digelar pada senin malam (28/04/2025) untuk membahas penyebab, dampak, dan langkah mitigasi atas kelalaian yang berulang ini.
Dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, bersama Hasanuddin Mas’ud dan anggota komisi lainnya, RDP malam itu berlangsung tegang. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan instansi berwenang dipanggil untuk memberikan keterangan lengkap.
“Jembatan Mahakam bukan sekadar aset, ini urat nadi ekonomi dan sosial masyarakat Kaltim,” tegas Sabaruddin saat membuka rapat.
Sabaruddin menyatakan kemarahan atas lemahnya pengawasan lalu lintas air yang menyebabkan insiden serupa terus terulang. Ia menuntut investigasi menyeluruh dan transparan serta memastikan adanya pertanggungjawaban hukum.
“Ini kelalaian yang tidak bisa ditolerir. Kami akan dorong langkah hukum jika terbukti ada unsur kelalaian,” ujarnya dengan nada geram.
Dalam forum tersebut, DPRD Kaltim meminta laporan teknis rinci mengenai tingkat kerusakan struktur jembatan, evaluasi sistem pengawasan sungai, serta daftar pihak yang harus bertanggung jawab. Mereka juga mendesak rencana perbaikan cepat dan skema mitigasi agar insiden serupa tidak terjadi lagi di masa depan. Kehadiran sejumlah pejabat teknis turut memperkaya diskusi dengan data awal mengenai dampak struktural akibat benturan kapal.
Ketua Komisi II menekankan bahwa keselamatan warga adalah prioritas utama.
“Kami tidak akan membiarkan kejadian ini berlalu tanpa tindakan nyata. Ini soal nyawa, bukan sekadar kerusakan material,” kata Sabaruddin dalam pernyataannya.
DPRD Kaltim juga berkomitmen mengawasi jalannya proses investigasi hingga tuntas.
Kembali terjadinya penabrakan Jembatan Mahakam oleh kapal logistik memperlihatkan celah besar dalam sistem pengawasan lalu lintas sungai di Kaltim. DPRD Kaltim, melalui sikap tegasnya, berupaya memastikan ada perubahan nyata, baik dalam regulasi maupun dalam penerapan pengawasan di lapangan, demi menjaga keselamatan publik dan melindungi infrastruktur vital daerah. Masyarakat kini menantikan langkah konkret dari pihak berwenang untuk mencegah tragedi serupa di masa depan.
