TENGGARONG – Pemerintah Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, tengah bersiap menyambut babak baru pelayanan publik.
Kantor kelurahan kini segera direlokasi ke lokasi yang lebih strategis dan aman dari ancaman banjir, demi memberikan layanan yang lebih cepat, nyaman, dan optimal bagi masyarakat.
Setelah bertahun-tahun menjalankan aktivitas pemerintahan dari kantor lama yang berada di tepi Sungai Mahakam, kini kelurahan tersebut bersiap memulai pembangunan kantor baru yang lebih aman dan representatif.
Relokasi kantor kelurahan ini bukan sekadar proyek fisik. Di baliknya, ada kepedulian terhadap keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran layanan bagi masyarakat.
Pasalnya, gedung lama kerap terdampak banjir saat musim hujan, dan kawasan tempatnya berdiri kini telah ditetapkan sebagai bagian dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan Timur.
“Tidak hanya soal kenyamanan kerja, tapi juga soal keselamatan. Setiap kali Mahakam meluap, kami harus ekstra waspada. Kadang dokumen terpaksa dipindahkan, dan aktivitas pelayanan terganggu,” ungkap Lurah Loa Ipuh, Erri Suparjan, Selasa (25/3/2025).
Rencana relokasi pun disusun dengan cermat. Lokasi baru telah ditentukan di Jalan Penyinggahan, berdekatan dengan lapangan tembak dan kantor LDII. Selain lebih tinggi dan aman dari banjir, posisi ini dinilai strategis untuk menjangkau warga dari berbagai RT.
“Bangunannya nanti dua lantai, jauh lebih baik dari sebelumnya yang hanya satu lantai dan sempit. Kami ingin memberikan suasana kerja yang nyaman untuk staf, sekaligus mempercepat layanan ke masyarakat,” jelas Erri.
Saat ini, proses administratif hampir rampung. Salah satu tahapan krusial yang tengah ditunggu adalah penghapusan aset kantor lama.
Setelah dokumen tersebut diselesaikan, pembangunan fisik akan dimulai pasca-Lebaran tahun ini, dengan dukungan penuh dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kukar.
Kebijakan relokasi kantor kelurahan ini juga menjadi bukti bahwa adaptasi terhadap perubahan lingkungan tak bisa lagi ditunda.
Seiring dengan semakin seringnya banjir dan perubahan tata ruang kota, banyak fasilitas publik kini harus dievaluasi ulang—bukan hanya soal fungsi, tapi juga ketahanannya terhadap bencana.
“Ini bagian dari transformasi pelayanan. Kalau dulu kita bekerja dalam keterbatasan, sekarang kita berbenah agar bisa menjawab tantangan zaman dan kebutuhan warga yang terus berkembang,” tegas Erri.
Harapannya, kehadiran kantor baru ini bisa meningkatkan efisiensi kerja aparatur kelurahan dan mempercepat pelayanan administrasi kependudukan, perizinan, dan kebutuhan masyarakat lainnya. Bukan hanya tampilan yang berubah, tetapi juga semangat melayani yang diperbarui. (adv)
