SAMARINDA – Sekretaris Komisi I DPRD Kota Samarinda, Ronal Stephen Lonteng, menegaskan bahwa setiap rupiah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berasal dari kontribusi masyarakat melalui pajak dan berbagai penerimaan daerah. Karena itu, penggunaan anggaran harus diarahkan sebesar-besarnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Menurut Ronal, pemerintah daerah saat ini memang dihadapkan pada tantangan keterbatasan fiskal sebagai dampak penyesuaian kebijakan dan berkurangnya kapasitas pendanaan dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut, kata dia, menuntut pemerintah lebih cermat dalam mengelola anggaran.
“Anggaran yang digunakan berasal dari uang pajak masyarakat. Karena itu, sudah seharusnya dikembalikan sebesar-besarnya untuk kebutuhan masyarakat,” ujarnya, Senin (27/7/2026)
Ia menekankan, efisiensi anggaran tidak boleh dimaknai sebatas memangkas belanja pemerintah. Yang lebih penting adalah memastikan setiap alokasi anggaran digunakan secara efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
“Efisiensi bukan sekadar penghematan. Efisiensi adalah bagaimana mengoptimalkan anggaran yang ada agar benar-benar dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat,” katanya.
Ronal menilai keterbatasan fiskal justru harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat skala prioritas dalam penyusunan program. Menurutnya, anggaran daerah harus difokuskan pada sektor-sektor yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Ia menyebut bidang pendidikan, kesehatan, pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur lingkungan, hingga perlindungan bagi kelompok masyarakat rentan harus tetap menjadi prioritas meskipun ruang fiskal pemerintah sedang terbatas.
“Di tengah kondisi fiskal yang terbatas, pemerintah harus mampu menentukan program prioritas. Program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat harus tetap menjadi perhatian utama agar manfaat APBD dapat dirasakan secara luas,” pungkas Ronal. (Adv)
