Samarinda – Ketimpangan pembangunan antara kawasan perkotaan dan wilayah pesisir kembali mencuat ke permukaan. Sorotan tajam datang dari Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Syarifatul Sya’diah, yang menegaskan bahwa ketidakadilan pembangunan di daerah pesisir Berau tidak boleh lagi dibiarkan berlarut.
Menurut Syarifatul, selama bertahun-tahun masyarakat pesisir hanya menjadi penonton dalam panggung pembangunan yang lebih banyak berpusat di kota-kota besar.
Akses jalan yang masih memanfaatkan jalur produksi milik perusahaan perkebunan menjadi simbol keterabaian negara terhadap masyarakat pinggiran.
“Jika masyarakat masih harus mengandalkan jalan perusahaan untuk kebutuhan harian, maka kita sedang menyaksikan abainya negara dalam memenuhi hak dasar warganya,” ujarnya dengan nada tegas, Sabtu (2/8/2025).
Situasi ini tak hanya menyulitkan mobilitas warga, tetapi juga berdampak luas pada akses layanan pendidikan, distribusi barang kebutuhan, hingga penanganan medis darurat.
Syarifatul menyebut, infrastruktur yang layak seharusnya menjadi prasyarat dasar pemerataan pembangunan, bukan sekadar janji yang terus diulang.
Ia juga menyoroti lambannya penyelesaian pembangunan jembatan Gunung Manimbah yang menurutnya sangat vital bagi kehidupan masyarakat pesisir.
“Kita bicara tentang infrastruktur yang bukan sekadar alat penghubung, tapi simbol kehadiran negara. Sayangnya, jembatan itu masih seperti harapan yang digantung,” katanya.
Meski demikian, Syarifatul memberikan apresiasi atas adanya kolaborasi antara pemerintah daerah dengan pihak-pihak seperti PLN dan Telkomsel dalam mendukung penguatan infrastruktur dasar.
Kerja sama ini dinilai sebagai langkah awal yang tepat, namun tetap perlu dikawal secara serius agar tidak berhenti pada seremonial belaka.
Di sisi lain, ia mengungkapkan masih banyak titik rawan di daerah pesisir yang luput dari perhatian. Akses menuju lembaga pendidikan seperti pondok pesantren, misalnya, masih sangat minim dan sulit dijangkau, apalagi saat cuaca buruk melanda.
Ia pun menegaskan pentingnya percepatan pembangunan jembatan Nipung sebagai proyek strategis yang ditargetkan selesai pada 2026.
Lebih dari itu, ia menekankan bahwa perhatian pemerintah tidak boleh terfokus hanya pada satu wilayah. Pulau-pulau terluar seperti Maratua, Derawan, dan gugusan sekitarnya juga perlu mendapatkan perlakuan yang setara dalam kebijakan pembangunan.
“Pembangunan harus menyentuh yang paling jauh, bukan hanya yang paling mudah dijangkau. Karena masa depan anak-anak kita di perbatasan laut juga layak diperjuangkan,” tuturnya.
Menutup pernyataannya, Syarifatul menyerukan perlunya sinergi antar seluruh elemen, baik dari pemerintah daerah, DPRD, hingga masyarakat, agar upaya pemerataan pembangunan tidak berhenti pada wacana.
“Komitmen bersama adalah kunci. DPRD akan terus mengawal, tapi keberhasilan hanya tercapai jika semua pihak serius menjalankan perannya,” pungkasnya. (Adv DPRD Kaltim)
Penulis NA
