Samarinda – Di tengah narasi pertumbuhan dan peningkatan kualitas hidup di Kalimantan Timur (Kaltim), terselip fakta yang kerap luput dari perhatian: ketimpangan pembangunan antarwilayah masih sangat mencolok.
Meskipun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) provinsi ini menunjukkan tren positif secara keseluruhan, realitas di daerah terluar menunjukkan kondisi sebaliknya.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, mengingatkan bahwa capaian rata-rata tidak serta merta mencerminkan pemerataan kesejahteraan.
Ia menilai pembangunan di Kaltim selama ini cenderung berpusat di kota-kota besar seperti Samarinda, Balikpapan, dan Bontang, sementara sejumlah kabupaten di wilayah pedalaman masih tertinggal dalam banyak aspek dasar kehidupan.
“Peningkatan IPM itu baik, tapi kita tidak boleh terbuai. Di balik angka itu, ada daerah-daerah yang belum tersentuh secara memadai. Mahakam Ulu, Kutai Barat, misalnya, masih berkutat dengan keterbatasan infrastruktur dan layanan publik,” ujarnya, Jum’at (27/6/2025).
Andi menekankan bahwa ketimpangan ini bukan sekadar persoalan teknis pembangunan, melainkan berakar pada kegagalan distribusi keadilan sosial.
Ketika akses terhadap pendidikan, kesehatan, hingga jalan penghubung tak merata, maka yang terjadi adalah ketimpangan peluang hidup antarwarga.
“Kalau kita hanya melihat rata-rata, kita sedang menutup mata terhadap mereka yang tertinggal. Pembangunan seharusnya menyentuh semua, bukan hanya mereka yang berada di pusat kota,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mendorong pemerintah provinsi untuk melakukan intervensi yang bersifat korektif dan terfokus, bukan sekadar seremonial atau berbasis proyek jangka pendek.
Solusi nyata, kata Andi, meliputi program beasiswa bagi pelajar dari daerah pinggiran, pelatihan keterampilan kerja, serta pembangunan fasilitas publik yang merata.
“Infrastruktur dasar seperti sekolah, jalan, dan puskesmas harus hadir sampai ke pelosok. Bukan cuma untuk memenuhi target, tapi untuk membuka akses hidup yang layak bagi seluruh warga Kaltim,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa pembangunan yang tidak merata dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Ketika sebagian besar sumber daya manusia di daerah tertinggal tidak diberdayakan, potensi daerah pun terbuang sia-sia.
“Kalau kita sungguh ingin melihat Kaltim tumbuh sebagai daerah maju dan adil, maka pemerataan pembangunan bukan lagi pilihan, tapi keharusan,” pungkasnya. (ADV DPRD KALTIM)
Penulis NA
