Samarinda – Ketimpangan pembangunan antara pusat kota dan wilayah pinggiran di Samarinda semakin mencolok. Isu ini kembali menjadi sorotan Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, yang mengkritik pola pembangunan yang terpusat di kawasan inti kota.
Menurutnya, wilayah-wilayah seperti Palaran, Loa Janan Ilir, dan Samarinda Seberang masih tertinggal jauh dalam hal infrastruktur jalan, layanan kesehatan, dan transportasi umum.
Samri mengungkapkan bahwa banyak proyek perbaikan jalan yang masih fokus di pusat kota, meskipun kondisi jalan di beberapa ruas tersebut sudah cukup baik. Sementara itu, di pinggiran kota, banyak jalan utama yang kondisinya rusak parah dan belum mendapatkan perbaikan atau pengaspalan.
“Banyak jalan di pusat kota yang sudah baik tapi tetap diperbaiki, sementara di pinggiran, jalan rusak dibiarkan bertahun-tahun,” tutur Samri saat diwawancarai pada (14/5/2025).
Tidak hanya di sektor infrastruktur, layanan publik di kawasan pinggiran juga dirasa belum memadai. Warga Palaran, misalnya, harus menempuh jarak jauh untuk mengakses layanan kesehatan, sementara angkutan umum di daerah tersebut sangat terbatas, menyulitkan mobilitas harian warga.
Politikus PKS itu juga mengkritik alokasi anggaran yang lebih banyak terserap untuk proyek-proyek di pusat kota. Ia menilai bahwa anggaran daerah yang berasal dari kontribusi pajak seluruh warga Samarinda seharusnya digunakan untuk meratakan pembangunan di seluruh wilayah, tidak hanya di pusat kota.
“Kalau seluruh warga bayar pajak, seharusnya pembangunan juga dirasakan oleh seluruh warga, bukan hanya yang tinggal di pusat kota,” ungkapnya.
Samri mendesak Pemerintah Kota Samarinda untuk mengubah arah kebijakan pembangunan dengan pendekatan yang lebih adil dan merata.
Baginya, pemerataan pembangunan tidak hanya soal infrastruktur fisik, tetapi juga memastikan akses yang setara terhadap layanan publik bagi seluruh warga Samarinda. (adv)
