TENGGARONG – Kekurangan tenaga kesehatan (nakes) di Kutai Kartanegara (Kukar) menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar.
Untuk mengatasi ketimpangan layanan kesehatan yang masih terjadi di berbagai daerah, pemerintah daerah kini bergerak cepat dengan menyusun Grand Design Pemenuhan Nakes, yang akan menjadi peta jalan dalam memperkuat sistem kesehatan Kukar selama lima tahun ke depan.
Penyusunan Grand Design ini bukan sekadar wacana. Pemkab Kukar memahami bahwa tanpa tenaga kesehatan yang cukup dan tersebar merata, pelayanan kesehatan yang optimal hanya akan menjadi angan-angan.
Oleh karena itu, langkah konkret mulai ditempuh agar masyarakat, baik di kawasan perkotaan maupun pedalaman, mendapatkan hak yang sama atas layanan kesehatan yang layak.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, menegaskan bahwa pemkab tidak bisa bekerja sendiri dalam mewujudkan rencana besar ini.
Oleh karena itu, koordinasi intens dilakukan dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Puskesmas, Rumah Sakit, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kukar, serta Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kukar.
“Kami tengah menyusun Grand Design Pembangunan Kebutuhan Tenaga Kesehatan ini bersama pihak terkait untuk lima tahun ke depan. Nantinya, grand design ini akan memberikan gambaran jelas mengenai kebutuhan nakes di daerah kita,” ujar Sunggono, Rabu (5/3/2025).
Grand Design ini nantinya tidak hanya memproyeksikan jumlah tenaga medis yang dibutuhkan setiap tahunnya, tetapi juga memetakan kebutuhan spesifik untuk dokter umum, dokter spesialis, perawat, bidan, hingga tenaga kesehatan lainnya.
Selama ini, ketimpangan tenaga kesehatan masih menjadi masalah utama. Beberapa daerah di Kukar masih mengalami kekurangan dokter spesialis dan tenaga medis lainnya, sehingga banyak pasien harus dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih besar, bahkan ke luar daerah.
Dengan adanya Grand Design ini, Pemkab Kukar berjanji untuk menghapus ketimpangan tersebut dan memastikan setiap wilayah memiliki tenaga medis yang cukup.
“Ini adalah komitmen kami untuk memastikan bahwa setiap fasilitas kesehatan di Kukar memiliki tenaga medis yang cukup dan berkualitas. Dengan begitu, masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan yang merata dan optimal,” tegas Sunggono.
Meski langkah ini menjadi angin segar bagi sistem kesehatan Kukar, tantangan tetap ada. Ketersediaan tenaga medis, distribusi yang merata, serta insentif bagi tenaga kesehatan yang bertugas di daerah terpencil menjadi aspek penting yang harus diperhatikan.
Namun, Pemkab Kukar optimistis bahwa dengan perencanaan yang matang, semua kendala dapat diatasi secara bertahap. Jika Grand Design ini berhasil diimplementasikan dengan baik, maka era kekurangan nakes di Kukar akan segera berakhir.
Langkah ini bukan hanya strategi administratif, tetapi juga harapan baru bagi masyarakat yang selama ini menanti layanan kesehatan yang lebih baik, lebih dekat, dan lebih merata. (ADV)
