SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memperkuat upaya hilirisasi komoditas unggulan sebagai strategi meningkatkan nilai tambah produk daerah sekaligus memperluas pasar ekspor. Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Kerja Teknis Hilirisasi Potensi Komoditi dan Peluang Pasar Ekspor Tahun 2026 yang digelar di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim.
Kegiatan yang dilaksanakan secara luring dan daring itu diikuti sekitar 75 peserta dari unsur perangkat daerah provinsi dan kabupaten, pelaku usaha eksportir, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), hingga Export Center Balikpapan. Pemerintah Kabupaten Kutim diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekobang) Seskab Kutim Noviari Noor, sedangkan Pemerintah Provinsi Kaltim diwakili Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Heni Purwaningsih.
Dalam sambutannya, Noviari Noor menegaskan bahwa hilirisasi menjadi langkah penting agar komoditas unggulan daerah tidak hanya dipasarkan dalam bentuk bahan mentah, tetapi memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi.
“Hilirisasi merupakan keharusan agar komoditas seperti pisang, kakao, aren, hingga nanas memiliki nilai tambah tinggi dan mampu menembus pasar ekspor secara berkelanjutan,” ujarnya.
Menurutnya, Kutim memiliki potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, hingga industri yang dapat dikembangkan melalui proses pengolahan. Selain itu, ia menekankan pentingnya pemanfaatan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) sebagai dasar penyusunan kebijakan yang didukung data produksi dan lokasi industri secara akurat.
Dalam forum tersebut dipaparkan sejumlah komoditas yang memiliki peluang ekspor, seperti amplang, pisang, kakao, gula aren, hasil perikanan, hingga nanas beserta pemanfaatan serat daunnya.
Melalui rapat kerja teknis ini, pemerintah kabupaten dan provinsi berupaya menyusun langkah konkret dalam pengembangan hilirisasi, memperkuat daya saing produk lokal, serta meningkatkan kontribusi sektor nonbatubara terhadap pertumbuhan ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).(adv)
