Samarinda – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terus berulang di Balikpapan mengungkap persoalan mendasar dalam sistem distribusi energi di tingkat daerah. Tidak sekadar masalah pasokan sesaat, kondisi ini menjadi sinyal kuat perlunya reformasi menyeluruh agar akses energi lebih merata dan berkeadilan.
Anggota DPRD Kalimantan Timur, La Ode Nasir, menilai persoalan distribusi BBM di Balikpapan merupakan cerminan dari dominasi pasar yang terbatas dan minimnya persaingan usaha.
“Ketergantungan pada satu operator tunggal membuat masyarakat rentan ketika terjadi gangguan pasokan. Mereka tidak punya opsi lain selain menunggu antrean panjang,” ujarnya, Minggu (13/7/2025).
La Ode menegaskan, perbaikan sistem distribusi BBM tidak cukup hanya dengan menambah volume suplai, tetapi harus dibarengi dengan pembukaan ruang bagi pemain baru di pasar energi.
Hal ini penting untuk menciptakan mekanisme persaingan yang sehat sehingga layanan distribusi bisa lebih optimal dan stok BBM terjaga secara berkelanjutan.
Selain itu, keterbatasan operasional SPBU 24 jam juga menjadi faktor pemicu kelangkaan, terutama di waktu-waktu saat kebutuhan BBM tetap tinggi namun fasilitas yang tersedia minim.
Menurutnya, pemerintah daerah harus proaktif memfasilitasi kemudahan izin dan investasi bagi SPBU baru agar pelayanan publik bisa terus terjaga.
“Pemerintah punya peran strategis dalam membangun ekosistem distribusi energi yang transparan dan inklusif. Mempercepat proses perizinan serta membuka peluang bagi berbagai perusahaan energi untuk bersaing adalah langkah penting untuk mencegah kelangkaan yang merugikan masyarakat,” jelas La Ode.
Dengan langkah reformasi tersebut, diharapkan distribusi BBM di Balikpapan bisa lebih stabil dan merata, sehingga kebutuhan energi masyarakat terpenuhi tanpa hambatan.
Situasi ini sekaligus menjadi panggilan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperbaiki tata kelola energi di daerah demi kemajuan yang berkelanjutan. (Adv Dprd Kaltim)
Penulis NA
