Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Jahidin, mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga stabilitas politik dan memperkuat persatuan menjelang Pilkada 2024. Menurutnya, selain memilih pemimpin, proses Pilkada juga merupakan ujian penting untuk kematangan berpolitik dan keberlanjutan demokrasi yang sehat di Kaltim.
“Pilkada bukan hanya soal memilih pemimpin, tetapi juga soal menjaga proses demokrasi yang sehat. Kita harus bersama-sama menjaga stabilitas politik dan menghindari hal-hal yang bisa memecah belah masyarakat,” ujar Jahidin, Senin (18/11/24).
Politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini juga mengingatkan agar masyarakat waspada terhadap potensi ancaman yang dapat merusak persatuan, seperti penyebaran hoaks, politisasi isu SARA, dan praktik politik uang. Ia menegaskan bahwa hal-hal semacam ini dapat mengguncang tatanan sosial dan merusak proses demokrasi yang seharusnya berjalan dengan damai.
“Isu-isu yang memecah belah, termasuk berita bohong, harus dihindari. Masyarakat harus berhati-hati dengan informasi yang bisa menyesatkan dan merusak kebersamaan kita,” tegasnya.
Lebih lanjut, Jahidin juga mengingatkan akan adanya dinamika politik lokal yang kerap menimbulkan ketegangan antar pendukung calon. Hal ini, jika tidak dikelola dengan baik, dapat memicu gesekan yang merugikan. Oleh karena itu, ia mengajak semua pihak untuk menjaga rasa hormat terhadap perbedaan pilihan politik.
“Politik yang sehat adalah politik yang saling menghargai. Menghargai pilihan dan hak suara orang lain adalah langkah awal untuk menciptakan pemilu yang damai dan harmonis,” tambahnya.
Jahidin berharap Pilkada 2024 menjadi ajang untuk mempererat persaudaraan, bukan saling menjatuhkan. Ia mengingatkan bahwa tujuan utama Pilkada adalah untuk memilih pemimpin yang berkualitas, dan seluruh elemen masyarakat Kaltim diharapkan dapat menjaga kedamaian serta mengutamakan kepentingan bersama.
“Kebersamaan adalah fondasi kuat kita. Pilkada harus menjadi kesempatan untuk memperkuat ikatan persaudaraan dan memperlihatkan kedewasaan politik kita sebagai warga negara Indonesia,” pungkas Jahidin. (ADV)
