Samarinda – Di balik megahnya pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim), masih terselip ironi pelayanan kesehatan, terutama di wilayah perbatasan dan pedalaman.
Ketiadaan dokter spesialis di banyak fasilitas layanan kesehatan menjadi ancaman nyata bagi pemenuhan hak dasar masyarakat atas layanan medis yang setara.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, menyoroti fakta bahwa krisis tenaga kesehatan bukan semata karena kekurangan SDM, melainkan karena terbatasnya ruang gerak daerah dalam melakukan rekrutmen mandiri. Sistem perekrutan yang tersentralisasi dan birokratis membuat kebutuhan mendesak di daerah sering kali tak terjawab dengan cepat.
“Ketika rumah sakit di daerah butuh dokter spesialis segera, pemerintah daerah justru terkunci oleh prosedur pusat yang panjang dan tidak fleksibel,” kata Sarkowi, Jumat (18/7/25).
Menurutnya, pola seleksi nasional dan keterlibatan BKN dalam setiap proses pengangkatan ASN menjadikan daerah seolah tidak punya kendali terhadap persoalan kesehatannya sendiri. Padahal, kebutuhan tenaga spesialis seringkali bersifat darurat dan spesifik.
Ia menyebut, meskipun telah dibuka formasi untuk wilayah terpencil, tingkat pendaftar sangat rendah. Selain faktor lokasi yang kurang menarik, proses yang rumit turut menjadi penghalang.
“Banyak calon dokter yang akhirnya mundur karena tahapan rekrutmen berlarut-larut. Akibatnya, posisi kosong terus terjadi di puskesmas atau rumah sakit perbatasan,” lanjutnya.
Sarkowi menegaskan bahwa Kaltim membutuhkan terobosan otonomi rekrutmen, setidaknya untuk posisi strategis seperti dokter spesialis. Salah satunya dengan memberi prioritas bagi lulusan dari daerah 3T agar bisa kembali mengabdi di kampung halamannya.
“Anak-anak dari pedalaman, kalau diberi peluang dan beasiswa afirmatif, biasanya lebih siap dan mau kembali ke daerah asal. Ini soal keterikatan emosional yang tidak bisa digantikan,” ujarnya.
Lebih jauh, ia mengusulkan agar program bantuan pendidikan seperti Gratispol bisa diarahkan membiayai pendidikan kedokteran putra daerah, khususnya dari daerah-daerah minus tenaga kesehatan.
Sarkowi juga menilai bahwa perguruan tinggi seperti Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman (Unmul) dapat berperan di lebih aktif sebagai mitra pembangunan kesehatan, termasuk melalui jalur afirmasi untuk mahasiswa dari wilayah tertinggal.
Namun, ia menekankan bahwa semua pihak harus terlibat.
“Ini bukan semata tugas pemerintah. Keluarga dan masyarakat juga harus menanamkan semangat pengabdian. Jangan semua mengejar kota besar dan rumah sakit mewah,” katanya.
Di tengah harapan besar terhadap transformasi pelayanan publik seiring hadirnya IKN, Sarkowi mengingatkan bahwa tanpa solusi struktural dan kewenangan yang diperkuat di daerah, ketimpangan tenaga kesehatan hanya akan makin melebar.
“Selama mekanisme masih tersentralisasi dan birokrasi terlalu dominan, jangan harap pemerataan bisa dicapai,” pungkasnya.(ADV DPRD KALTIM)
Penulis : NA
