Samarinda: Kebijakan pemerintah pusat yang memangkas alokasi anggaran daerah memaksa Pemerintah Kota Samarinda bersama DPRD melakukan penyesuaian. Fokus utama diarahkan pada efisiensi belanja serta memastikan program prioritas tetap berjalan.
Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, menyatakan kesiapan legislatif mendukung langkah penyesuaian tersebut. Menurutnya, anggaran yang tersedia, meski berkurang, harus digunakan seefektif mungkin.
“Kita harus siap dengan keputusan pusat. Yang penting, dana dipakai sesuai kebutuhan masyarakat,” ujarnya, Kamis (11/9/2025).
Helmi menegaskan, besaran dana bukanlah hambatan utama, melainkan bagaimana pemerintah mampu mengatur skala prioritas. Ia menyebut, kondisi keuangan Samarinda masih cukup aman karena ditopang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif tinggi.
Namun, ia tidak menampik adanya potensi terhambatnya pembangunan akibat pemangkasan yang mencapai 25 hingga 40 persen. Untuk itu, ia menilai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus lebih selektif dalam menentukan program.
“Kalau sebelumnya bisa menjalankan banyak program, sekarang harus benar-benar fokus. Tidak semua bisa jalan bersamaan,” jelasnya.
Helmi juga menekankan perlunya memangkas pengeluaran yang dianggap tidak produktif. Belanja yang tidak berdampak langsung pada pelayanan publik, kata dia, perlu ditinjau ulang agar tidak membebani APBD.
Selain efisiensi, DPRD memastikan akan mengawasi penggunaan anggaran agar tetap berpihak kepada masyarakat. Menurut Helmi, pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar tidak boleh dikorbankan.
“Anggaran yang terbatas harus diarahkan pada sektor yang benar-benar menyentuh masyarakat luas. Itu prioritas kita,” tegasnya.
Dengan kebijakan baru ini, Pemkot dan DPRD Samarinda berharap kualitas pelayanan publik tetap terjaga, meski ruang gerak pembangunan mengalami penyesuaian. (adv)
