Samarinda — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur kembali menggencarkan upaya penguatan karakter kebangsaan melalui Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Kegiatan ini berlangsung pada Kamis, 27 November 2025, di Jalan Teratai, Kelurahan Loa Buah, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, mulai pukul 16.00 WITA.
Acara tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua II DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, S.Sn, dengan menghadirkan dua narasumber, yakni Ronal Stephen L dan Andi Misran, serta dipandu oleh moderator M. Akbar
Ananda Emira Moeis: Pancasila Harus Ditanamkan Sejak Dini
Dalam sambutannya, Ananda menegaskan bahwa Perda Nomor 9 Tahun 2023 menjadi instrumen penting dalam memperkuat karakter generasi muda Kaltim di tengah derasnya arus informasi digital.
“Perda ini bukan hanya aturan, tetapi komitmen kita bersama untuk memastikan nilai-nilai Pancasila tetap hidup dalam setiap sendi kehidupan masyarakat. Pendidikan karakter harus ditanamkan sejak dini agar anak-anak kita tidak tercerabut dari jati diri bangsa,” ujar Ananda.
Ia menambahkan bahwa DPRD Kaltim akan terus mendorong implementasi regulasi tersebut di lingkungan sekolah, organisasi kepemudaan, hingga komunitas masyarakat.
“Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan pendidikan Pancasila berjalan sistematis dan menyeluruh. Kami ingin Perda ini benar-benar hadir dan dirasakan manfaatnya,”tegasnya.
Ronal Stephen L: Tantangan Ideologi Semakin Kompleks
Sebagai narasumber pertama, Ronal Stephen L menyoroti tantangan ideologis yang semakin kompleks akibat perkembangan teknologi dan media sosial.
“Hari ini anak-anak kita hidup dalam era keterbukaan yang kadang tidak terbendung. Informasi yang salah bisa membentuk cara pandang yang keliru. Karena itu, pendidikan Pancasila harus lebih aktif, kreatif, dan menyentuh ruang-ruang yang dekat dengan generasi muda,” jelas Ronal.
Ia juga menekankan perlunya kerja sama lintas sektor untuk menghadirkan metode pembelajaran yang lebih relevan dengan konteks kekinian.
Andi Misran: Pendidikan Pancasila Bukan Sekadar Wacana
Narasumber kedua, Andi Misran, menekankan bahwa implementasi Perda tidak boleh berhenti sebagai wacana atau kegiatan seremonial semata.
“Pancasila harus menjadi pedoman hidup yang dipraktikkan, bukan hanya dibicarakan. Ini membutuhkan kesadaran kolektif, mulai dari keluarga, sekolah, hingga pemerintah daerah,” ujar Andi.
Ia juga mengingatkan bahwa penguatan wawasan kebangsaan sangat berkaitan dengan ketahanan sosial masyarakat.
“Semakin kuat pemahaman kebangsaan, semakin siap masyarakat menghadapi ancaman disintegrasi, intoleransi, dan polarisasi,” tambahnya.
Kegiatan sosialisasi berlangsung interaktif dengan sesi diskusi yang melibatkan warga setempat. Melalui kegiatan ini, DPRD Kaltim berharap pemahaman masyarakat terhadap Perda Pendidikan Pancasila semakin meningkat, sekaligus memperkuat ketahanan ideologi bangsa di tengah dinamika sosial yang terus berkembang. (Adv/DPRD KALTIM)
