SAMARINDA — Sepulang dari Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintahan Pusat dan Daerah 2024 di Sentul International Convention Centre (SICC), Bogor, Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kutai Timur (Kutim), HM Agus Hari Kesuma (AHK), segera mengambil langkah strategis dengan mengadakan Rapat Pimpinan (Rapim) bersama jajaran Pemkab Kutim. Rapim yang digelar di Hotel Fugo, Samarinda, pada Sabtu (9/11/2024) itu difokuskan pada evaluasi serapan anggaran serta komitmen untuk menyelaraskan program-program daerah dengan prioritas nasional.
AHK memulai rapat dengan memaparkan poin-poin penting dari Rakornas yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dalam Rakornas tersebut, Presiden menegaskan pentingnya mendukung Asta Cita, lima program prioritas nasional, sebagai bagian dari visi besar menuju “Indonesia Emas 2045.”
“Lima program prioritas ini merupakan bagian dari upaya bersama menuju Indonesia Emas 2045. Kami di daerah harus memastikan sinkronisasi antara program Pemerintah Pusat dan daerah agar tercapai kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan,” ungkap AHK di hadapan para pejabat, termasuk Asisten Pemkesra Sekkab Kutim Poniso Suryo Renggono, Asisten Administrasi Umum Sekkab Kutim Sudirman Latief, serta sejumlah kepala perangkat daerah dan camat.
Berikut lima program utama Asta Cita yang menjadi perhatian utama pemerintah pusat dan diinstruksikan untuk diimplementasikan di tingkat daerah:
- Ketahanan Pangan: Fokus pada penguatan sektor pertanian dan perikanan guna mencapai swasembada pangan. Program ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor pangan dan memastikan ketersediaan pangan dalam negeri. AHK menyebutkan, “Kita harus berupaya mengurangi ketergantungan pada impor pangan. Dengan memperkuat sektor pertanian dan perikanan lokal, Kutim dapat berperan dalam mencukupi kebutuhan pangan nasional.”
- Ketahanan Energi: Program percepatan kemandirian energi dengan mengedepankan pengembangan energi terbarukan. AHK menegaskan, “Kita punya sumber daya energi terbarukan yang melimpah. Pemanfaatan sumber energi ini akan menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada energi impor.”
- Hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA): Dorongan untuk meningkatkan nilai tambah SDA dengan mengolahnya di dalam negeri. Program ini diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru dan memperkuat ekonomi daerah. “Dengan mengolah sumber daya alam yang kita miliki, kita bukan hanya meningkatkan ekonomi lokal, tetapi juga membuka lapangan kerja baru yang bisa menyejahterakan masyarakat,” tutur AHK.
- Perumahan Rakyat: Penyediaan hunian yang layak dan berkualitas bagi masyarakat untuk menciptakan lingkungan hidup yang sehat dan nyaman. “Rumah layak huni harus menjadi prioritas agar masyarakat Kutim bisa hidup dalam kondisi yang sehat dan nyaman. Program ini adalah wujud nyata keberlanjutan pembangunan di daerah,” imbuhnya.
- Makanan Bergizi: Pemerintah mendorong akses luas terhadap makanan sehat dan bergizi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mendukung terciptanya Indonesia yang sehat dan produktif.
Dalam kesempatan itu, AHK juga menyoroti program makan siang gratis, salah satu prioritas pemerintah pusat, yang memerlukan penyesuaian dengan kondisi keuangan daerah. Ia menekankan peran Bappeda dan BPKAD dalam mengawal anggaran agar program ini bisa terealisasi secara optimal.
“Kami optimis dapat mencapai target anggaran dan fisik pembangunan yang telah direncanakan hingga akhir tahun ini,” ujar AHK, menggarisbawahi pentingnya koordinasi antara perangkat daerah agar program-program prioritas terlaksana dengan baik.
AHK menekankan, sinergi antara program pusat dan daerah sangat penting untuk mencapai hasil yang diharapkan. Dengan kolaborasi intensif dan pengawasan yang baik, Pemkab Kutim siap menghadapi tahun 2025 dengan optimisme dan capaian yang lebih baik.
