SANGATTA – Potensi kelapa sawit di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) yang melimpah belum diimbangi dengan industrialisasi hilir, khususnya pendirian pabrik minyak goreng. Kondisi ini memicu keprihatinan anggota DPRD setempat.
Novel Tyty Paembonan, anggota Komisi C DPRD Kutim, menyoroti ketertinggalan daerahnya dibandingkan wilayah lain seperti Bontang yang justru berhasil mendirikan pabrik minyak sawit tanpa memiliki kebun.
“Kenapa Bontang misalnya sekarang bisa bikin pabrik minyak goreng, Iya kan? Tidak ada kebunnya,” ujar Paembonan.
Ia menyayangkan fakta bahwa Kutim yang memiliki produksi Crude Palm Oil (CPO) berton-ton justru tidak mampu mendirikan industri serupa. “Kita? CPO berton-ton, kita tidak bisa bikin. Kan sayang,” katanya.
Paembonan lantas mengusulkan agar pemerintah memprioritaskan pendirian pabrik besar di Kawasan Maloy. Menurutnya, langkah ini akan mendorong ekonomi dengan menghasilkan produk turunan yang dapat dipasarkan hingga ke luar daerah.
“Kenapa tidak bikin pabrik besar saja di maloy? Nanti turunannya kita kirim misalnya ke luar. Hasil sisa produk dari CPO misalnya, kan begitu,” paparnya.
Lebih lanjut, politikus ini mendorong pemerintah daerah untuk lebih kreatif dalam mengatasi persoalan ini, terlebih dalam situasi anggaran yang dinilai semakin ketat.
“Ya saya kira memang sekarang pemerintah harus dipacu untuk kreatif lah, di tengah-tengah keadaan ini,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa pemerintah pusat kini lebih berhati-hati dalam menyalurkan dana. “Ya kalian tau lah, anda tau semua bahwa hari ini pemerintah pusat mulai lebih hati-hati dan selektif memberikan dana bagi hasil atau transfer ke daerah kepada pemerintah provinsi, kabupaten kota kan, seperti itu,” tandas Paembonan.
Pernyataan ini menegaskan perlunya inovasi pendanaan dan kemitraan strategis untuk mewujudkan industrialisasi hilir sawit di Kutim, mengubah potensi alam yang melimpah menjadi nilai ekonomi nyata bagi masyarakat. (ADV)
