SAMARINDA – Komisi II DPRD Kota Samarinda menyoroti komposisi realisasi anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) yang dinilai masih didominasi belanja rutin dibandingkan program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Hal tersebut terungkap dalam rapat dengar pendapat (hearing) evaluasi realisasi anggaran triwulan II Tahun Anggaran 2026 yang digelar bersama DKPP Kota Samarinda, Rabu (24/6/2026) di Ruang Rapat Gabungan DPRD Samarinda.
Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, mengungkapkan bahwa secara umum capaian serapan anggaran hingga pertengahan tahun terlihat cukup baik. Dari total pagu anggaran sebesar Rp25,69 miliar, realisasi telah mencapai 42,41 persen.
“Kalau melihat angka secara keseluruhan memang terlihat bagus karena sudah mencapai 42,41 persen pada triwulan kedua. Namun setelah kami dalami, ternyata sebagian besar serapan masih berasal dari belanja rutin, belanja penunjang, dan belanja pegawai,” kata Iswandi.
Menurutnya, porsi belanja untuk menjalankan roda birokrasi mencapai sekitar 45 hingga 50 persen dari total realisasi anggaran. Sementara itu, program-program teknis yang berkaitan langsung dengan sektor pangan dan pertanian justru masih berada di kisaran 25 persen.
Komisi II juga menemukan sejumlah program strategis yang realisasinya masih sangat rendah. Salah satunya program ketahanan dan diversifikasi pangan yang baru terserap sekitar 6,13 persen hingga triwulan II.
Tak hanya itu, program penanganan kerawanan pangan bahkan belum menunjukkan realisasi sama sekali. Kondisi serupa juga terjadi pada program cadangan pangan dengan pagu anggaran sekitar Rp200 juta yang hingga saat ini masih tercatat nol persen.
“Ini menunjukkan bahwa beberapa kegiatan yang seharusnya menjadi prioritas belum berjalan secara efektif dan efisien. Secara administrasi memang serapan anggaran sudah mencapai 42,41 persen, tetapi mayoritas masih digunakan untuk kebutuhan birokrasi,” ujarnya.
Iswandi menegaskan, program yang menyentuh langsung petani, masyarakat, penyuluhan, hingga penguatan ketahanan pangan semestinya menjadi fokus utama pemerintah daerah. Karena itu, pihaknya meminta DKPP melakukan percepatan pelaksanaan program pada semester kedua tahun ini.
Ia menekankan bahwa ukuran keberhasilan tidak hanya dilihat dari tingginya angka serapan anggaran, tetapi juga sejauh mana manfaat program dapat dirasakan masyarakat.
“Semester kedua nanti fokusnya harus pada manfaat yang diterima masyarakat, bukan sekadar mengejar target serapan anggaran. Jangan sampai anggaran habis terserap, tetapi dampaknya tidak dirasakan oleh petani maupun masyarakat secara luas,” pungkasnya. (Mujahid)
