SANGATTA — Perlindungan terhadap daya beli rakyat menjadi sorotan utama Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Dalam High Level Meeting (HLM) TPID 2025 di Kantor Bupati, Wakil Bupati H Mahyunadi membuka forum dan menekankan bahwa inflasi adalah soal kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar angka statistik.
Bupati H Ardiansyah Sulaiman melalui sambutan tertulisnya menegaskan bahwa inflasi yang terkendali sangat penting bagi keberlangsungan usaha pertanian dan perdagangan. “Stabilitas harga menentukan apakah petani tetap bisa menanam dan menjual hasil panennya dengan layak, serta apakah masyarakat dapat membeli kebutuhan pokok sehari-hari,” ujarnya.
Peluncuran Road Map TPID 2025–2027 menjadi tonggak baru pengendalian inflasi di Kutim. Program unggulan yang diusung mencakup Gerakan Pangan Murah (GPM), operasi pasar merata, dan penyelenggaraan Pasar Tani untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, distribusi Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dan pengawasan ketat BBM dan LPG bersubsidi menjadi prioritas strategis.
TPID Kutim mengusung prinsip 4K: keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, ketersediaan pasokan, dan komunikasi efektif. Dengan pelaporan kinerja triwulan, pemerintah dapat mengevaluasi efektivitas kebijakan dan menyesuaikan strategi secara cepat.
Mahyunadi menekankan, koordinasi lintas institusi menjadi kunci. “Tidak cukup satu OPD atau satu kebijakan, semua harus bekerja sistematis untuk melindungi masyarakat dari lonjakan harga yang tak menentu,” katanya. Kehadiran Forkopimda, pimpinan OPD, dan lembaga vertikal menunjukkan pentingnya sinergi untuk stabilitas ekonomi Kutim.
Dengan roadmap yang telah disusun dan program-program nyata yang sedang berjalan, Pemkab Kutim optimistis mampu menjaga kestabilan harga sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian dan perdagangan. (ADV/ProkopimKutim/SMN)
