SANGATTA – Stabilitas harga kebutuhan pokok menjadi perhatian utama Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Wabup H Mahyunadi menekankan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) harus berperan sebagai pengendali, bukan sekadar pemantau, dalam merespons fluktuasi harga yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat maupun kesejahteraan petani.
“Kita tidak bisa hanya duduk memantau grafik. Harus ada intervensi nyata agar harga tetap stabil,” kata Mahyunadi usai menghadiri High Level Meeting TPID di Ruang Meranti, Kantor Bupati Bukit Pelangi.
Langkah konkret yang akan dilakukan pemerintah adalah sidak ke pasar tradisional untuk memantau kondisi harga riil. Tujuannya, memastikan mekanisme distribusi berjalan lancar dan tidak ada pihak yang dirugikan. “Kami ingin pastikan harga stabil dan tidak ada yang bermain di tengah,” ujar Mahyunadi.
TPID Kutim bekerja berdasarkan strategi 4K nasional: Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif. Pilar-pilar ini menjadi panduan untuk menjaga keseimbangan antara konsumen dan produsen, sekaligus mencegah lonjakan harga yang merugikan masyarakat.
Mahyunadi juga menyoroti tantangan struktural dalam pengendalian inflasi, termasuk kesenjangan harga antara tingkat petani dan pasar. Ia menekankan perlunya perbaikan menyeluruh pada jalur distribusi agar kebijakan harga bisa adil dan tepat sasaran.
Roadmap TPID Kutim 2025–2027 yang sedang disusun menjadi langkah strategis untuk mengidentifikasi titik rentan penyebab lonjakan harga. Dokumen ini diharapkan menjadi panduan dalam merumuskan kebijakan intervensi harga yang efektif, berbasis data, dan melibatkan lintas sektor.
Dengan pendekatan yang lebih proaktif, TPID diharapkan mampu merespons dinamika pasar dengan cepat, sehingga masyarakat tidak menjadi korban dari fluktuasi harga, dan kesejahteraan petani tetap terjaga. (ADV/ProkopimKutim/SMN)
