Anggota DPRD Kalimantan Timur, Sapto Setyo Pramono, mendorong pemerintah provinsi untuk lebih serius dalam mengembangkan energi baru terbarukan (EBT) sebagai bagian dari upaya mencapai target zero emisi karbon pada tahun 2050.
Menurutnya, komitmen tersebut harus diiringi dengan langkah-langkah konkret untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan beralih ke sumber energi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Sapto menjelaskan, Kalimantan Timur (Kaltim) memiliki potensi besar untuk memanfaatkan berbagai jenis EBT, seperti energi surya, angin, air, dan biogas. Namun, ia menilai bahwa pemerintah provinsi belum menunjukkan konsistensi dalam pengembangan EBT yang dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Pengembangan EBT di Kaltim harus lebih dari sekadar pemasangan panel surya di daerah terpencil. EBT harus mencakup seluruh rantai nilai, mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi. Ini harus menjadi solusi jangka panjang untuk ketahanan energi dan pangan, serta mendukung hilirisasi industri,” ujar Sapto, Selasa (12/11/24).
Politisi Partai Golkar ini juga mengingatkan pentingnya penyusunan rencana aksi pengembangan EBT yang terukur dan terintegrasi. Dia menegaskan bahwa pemerintah provinsi perlu bekerja sama dengan berbagai pihak, baik itu pemerintah pusat, DPRD, perguruan tinggi, swasta, hingga masyarakat.
“Kaltim memerlukan roadmap EBT yang jelas, dengan pemetaan sumber daya EBT yang ada, kapasitasnya, serta mekanisme pengelolaannya. Selain itu, target dan indikator kinerja yang dapat dipantau dan dievaluasi secara berkala juga harus ada,” tambahnya.
Sapto menekankan pentingnya kontinuitas dan konsistensi dalam pengembangan EBT di Kaltim, agar tidak ada perubahan arah kebijakan yang signifikan setiap kali terjadi pergantian kepemimpinan.
“Komitmen bersama untuk mewujudkan visi zero emisi karbon harus dijaga, tanpa ada perubahan kebijakan yang mengganggu arah pengembangan EBT,” pungkasnya. (ADV)
