Samarinda – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Kalimantan Timur (Kaltim) menyelenggarakan Sarasehan Kebangsaan pada Rabu (23/07/2025) bertempat di Sekretariat DPD PDI-P Kaltim. Kegiatan ini mengusung tema “Perempuan Indonesia Berdaya, Indonesia Raya” dan diikuti oleh 105 kader perempuan PDI Perjuangan dari seluruh DPC se-Kaltim.
Acara ini menjadi ajang konsolidasi politik kader perempuan, sekaligus ruang dialog menyeluruh lintas tingkatan partai — dari DPD, DPC, PAC hingga ranting. Dalam kegiatan tersebut, hadir secara langsung pengurus DPP PDI-P Tri Rismaharini yang turut memberikan pembekalan kepada para peserta.
Risma menyampaikan rasa syukurnya atas terselenggaranya sarasehan ini sebagai bentuk kebersamaan kader perempuan PDI Perjuangan dari berbagai daerah di Kalimantan Timur. Ia juga menyinggung pentingnya pemenuhan kuota 30 persen perempuan dalam parlemen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu.
“Alhamdulillah, melalui sarasehan kebangsaan ini, kader perempuan PDI Perjuangan se-Kaltim bisa berkumpul bersama. Mulai dari DPD, DPC, PAC hingga ranting. Kita tahu, dalam Undang-Undang Pemilu ada kuota 30 persen untuk perempuan di parlemen. Namun kita sendiri masih kesulitan memenuhinya. Maka dari itu, selain meyakinkan kader perempuan di internal, kami juga terus mendorong mereka agar lebih dekat dengan rakyat di Kaltim,” ujar Risma.
Ia menekankan bahwa pendekatan kader perempuan kepada masyarakat merupakan langkah penting dalam menyongsong target politik partai ke depan. Hal ini, kata Risma, juga merupakan perintah langsung dari Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri.
“Itu harus kita lakukan sekarang, karena itu juga menjadi bagian dari persiapan mereka. Dan ini juga merupakan perintah langsung dari Bu Mega,” tegasnya.
Risma juga menyampaikan bahwa dalam sarasehan ini, muncul gelombang dukungan dari kader-kader perempuan se-Kaltim yang meminta agar Megawati Soekarnoputri kembali menjabat sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan untuk periode 2025–2030. Dukungan tersebut bahkan diresmikan dengan penandatanganan surat pernyataan yang akan disampaikan oleh pengurus DPP ke Jakarta.
“Tadi juga ada penandatanganan dari kader terkait dukungan tersebut. Selain untuk memenuhi kuota 30 persen, kami juga menemui kader dari DPC hingga ranting, untuk membicarakan langkah-langkah yang dibutuhkan ke depan,” tambah Risma.
Sementara itu, Sekretaris DPD PDI-P Kaltim Ananda Emira Moeis menuturkan bahwa sarasehan ini menjadi ruang penting bagi kader perempuan untuk berdiskusi, saling berbagi ilmu dan pengalaman, sekaligus mempererat solidaritas.
“Temanya ‘Perempuan Berdaya, Indonesia Raya’. Ya, di sini kami berdiskusi, bertukar pengalaman, mempererat tali persaudaraan. Harapannya, kader-kader perempuan PDI Perjuangan bisa meneladani apa yang telah dilakukan oleh Ibu Ketua Umum kami, Bu Mega, yang begitu kuat dan tegas dalam menghadapi badai dan rintangan,” ungkapnya.
Ananda juga menyoroti sejumlah isu krusial yang dibahas dalam sarasehan, terutama mengenai kesetaraan gender dalam pendidikan, akses kerja, dan pemberdayaan ekonomi. Namun, yang tak kalah penting menurutnya adalah isu tentang generasi penerus, termasuk persoalan stunting dan kesiapan remaja putri sebagai calon ibu masa depan.
“Banyak hal yang dibahas. Kami serius membicarakan kesetaraan gender — dalam pendidikan, kesempatan kerja, ekonomi, dan sebagainya. Tapi yang paling penting juga tadi kita bahas soal generasi penerus bangsa. Tentang stunting, tentang bagaimana remaja putri mempersiapkan dirinya untuk menjadi seorang ibu — dengan anak-anak yang sehat dan pintar-pintar,” jelas Ananda.
Menjelang akhir acara, beberapa kader juga menyampaikan permohonan langsung agar Megawati bersedia kembali memimpin partai. Permintaan ini disampaikan dalam bentuk tertulis dan akan menjadi bagian dari aspirasi daerah yang dibawa ke Kongres partai mendatang.
“Tadi saat diskusi, ada beberapa kader yang memohon kepada Ibu Megawati Soekarnoputri agar bersedia kembali menjadi Ketua Umum. Karena akan ada Kongres PDI-P untuk menentukan ketua umum periode 2025–2030. Maka tadi mereka membuat surat pernyataan yang mudah-mudahan akan dibawa oleh DPP ke Jakarta,” ujarnya.
Sarasehan juga menyinggung arahan strategis partai untuk memastikan peran aktif kader perempuan di tengah masyarakat. Pesan utama yang ditekankan adalah agar kader perempuan PDI Perjuangan tidak hanya terlibat dalam urusan internal partai, tetapi juga turun langsung ke masyarakat, menyerap aspirasi dan memahami persoalan di tingkat akar rumput.
“Arahan khususnya adalah untuk selalu bergerak, turun ke masyarakat. Karena kedekatan dengan rakyat adalah kunci utama dalam membangun. Kita bisa mendengarkan keluhan, dan dari situ kita bisa carikan solusinya. Permasalahan-permasalahan di daerah seperti di Kaltim ini harus bisa kita tangkap dan tindak lanjuti,” pungkasnya.
Dengan berakhirnya sarasehan ini, DPD PDI-P Kaltim berharap semangat gotong royong, konsolidasi antar-kader, serta komitmen politik perempuan PDI Perjuangan semakin menguat dalam menyongsong agenda-agenda politik nasional ke depan. (Mujahid)
