Samarinda – Di tengah gencarnya upaya meningkatkan kualitas pendidikan, Kalimantan Timur dihadapkan pada persoalan mendasar: masih banyak anak yang gagal menyelesaikan pendidikan karena terbebani kebutuhan hidup sehari-hari.
Meski program sekolah gratis telah berjalan, itu belum cukup menjawab seluruh tantangan yang dihadapi siswa dari keluarga kurang mampu.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menyoroti bahwa angka rata-rata lama sekolah di provinsi ini masih stagnan di kisaran 10 tahun belum mencapai jenjang pendidikan menengah atas secara penuh. Menurutnya, ini bukan hanya soal akses ke sekolah, tapi juga soal kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar siswa.
“Masalahnya bukan lagi pada uang sekolah, tapi pada hal-hal yang sering luput dari perhatian: ongkos harian, makan, bahkan tempat tinggal bagi anak-anak dari pelosok,” kata Darlis saat diwawancarai di Samarinda, Kamis (3/7/2025).
Ia menilai bahwa pendekatan pemerintah harus diperluas, dari sekadar menyediakan sekolah gratis menjadi menciptakan ekosistem pendukung yang memungkinkan anak-anak bertahan dan sukses di bangku pendidikan. Dalam hal ini, keterlibatan sektor swasta dianggap krusial, khususnya melalui program tanggung jawab sosial (CSR).
“Bila perusahaan-perusahaan di Kaltim turut berkontribusi, misalnya dengan menyediakan transportasi atau tempat tinggal sementara bagi pelajar dari daerah terpencil, itu bisa menjadi penyambung asa bagi mereka yang nyaris putus sekolah,” ujarnya.
Lebih jauh, Darlis menggarisbawahi bahwa investasi pada pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan kepentingan bersama untuk menyiapkan SDM lokal yang mumpuni terlebih Kalimantan Timur kini berperan sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Pendidikan yang kuat adalah fondasi daya saing daerah. Kita tidak bisa berharap banyak jika anak-anak berhenti sekolah karena perut kosong atau tak punya ongkos ke sekolah,” jelasnya.
Kolaborasi lintas sektor menjadi kebutuhan mendesak untuk membangun sistem pendidikan yang benar-benar inklusif. Tanpa itu, potensi generasi muda di Kaltim bisa terhambat oleh persoalan yang sebenarnya bisa diatasi bersama. (ADV DPRD KALTIM)
Penulis NA
