Samarinda – Program bantuan pendidikan tinggi gratis bagi putra-putri Kalimantan Timur atau yang dikenal dengan Gratispol menghadapi tantangan dalam hal sinkronisasi jadwal akademik perguruan tinggi dengan mekanisme anggaran pemerintah daerah.
Ketidaksesuaian ini dikhawatirkan dapat menimbulkan kendala teknis yang berimbas pada kelancaran pelaksanaan program tersebut.
Sekretaris komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Darlis Pattalongi, menyoroti masalah utama yang kerap muncul terkait waktu pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT).
Menurutnya, perbedaan jadwal antara kalender akademik kampus dengan siklus anggaran daerah berpotensi menyebabkan keterlambatan pencairan dana bantuan.
“Kalender akademik di perguruan tinggi tidak selalu sejalan dengan waktu penganggaran pemerintah. Jika koordinasi antara keduanya tidak diperkuat, mahasiswa bisa mengalami gangguan dalam pembayaran UKT yang pada akhirnya menghambat kelangsungan studinya,” jelas Darlis, Senin (16/6/2025)
Lebih lanjut, Darlis menekankan perlunya komunikasi yang intensif antara Pemprov Kaltim dengan instansi pendidikan tinggi agar program Gratispol dapat terlaksana dengan lancar dan tepat sasaran.
Ia menilai bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi yang solid di antara semua pihak terkait.
Selain itu, perhatian DPRD Kaltim juga tertuju pada kebijakan baru mengenai batas usia tenaga pendidik yang ingin melanjutkan pendidikan doktoral (S3).
Penetapan usia maksimal 45 tahun dianggap sebagai langkah strategis untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan.
“Memberi kesempatan lebih luas kepada guru dan dosen untuk melanjutkan studi adalah investasi masa depan. Dengan bertambahnya jumlah tenaga pendidik bergelar doktor, kualitas pendidikan di Kaltim tentu akan semakin meningkat,” tuturnya.
Darlis mengingatkan bahwa program Gratispol harus dirancang tidak hanya sebagai solusi jangka pendek, melainkan dibangun dalam kerangka regulasi yang berkelanjutan.
Hal ini bertujuan agar manfaatnya dapat dirasakan merata oleh generasi muda di seluruh penjuru Kalimantan Timur.
Upaya penyelarasan jadwal dan kebijakan pendidikan ini menjadi kunci penting untuk memastikan program Gratispol berjalan optimal dan mampu mendukung kemajuan sumber daya manusia di daerah. (ADV/DPRD KALTIM)
Penulis NA
