Samarinda- Wacana tidak dialokasikannya Bantuan Keuangan (Bankeu) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada 2027 mulai menjadi perhatian DPRD Kota Samarinda. Jika kebijakan tersebut benar-benar diterapkan, pemerintah kota dinilai perlu menyiapkan sumber pembiayaan alternatif agar agenda pembangunan tidak ikut tersendat.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengatakan pihaknya belum dapat mengambil kesimpulan mengenai rencana tersebut karena hingga kini belum ada keputusan resmi dari Pemprov Kaltim. DPRD masih berkonsentrasi menyelesaikan pembahasan KUA-PPAS APBD Samarinda 2027.
“Untuk sekarang kami belum bisa berandai-andai. Pembahasan KUA-PPAS 2027 masih berjalan. Nanti setelah tahapannya selesai, baru kita lihat bagaimana perkembangan bantuan keuangan dari provinsi,” ujar Deni, Selasa (11/8/2026).
Menurutnya, ketergantungan terhadap Bankeu tidak boleh menjadi satu-satunya tumpuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan. Jika bantuan tersebut tidak lagi tersedia, Samarinda harus memiliki kemampuan fiskal yang lebih kuat melalui optimalisasi sumber pendapatan daerah.
Deni menyebut penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu dilakukan dengan menggali potensi penerimaan yang selama ini belum maksimal. Pengembangan sektor parkir, termasuk program parkir berlangganan, menjadi salah satu peluang yang dinilai dapat memperkuat pendapatan daerah.
“Kalau memang nanti tidak ada, tentu kita harus mengoptimalkan pendapatan yang ada di Kota Samarinda,” katanya.
Selain sektor parkir, Deni melihat pariwisata sebagai sumber ekonomi yang juga dapat dikembangkan. Menurutnya, destinasi wisata yang dikelola secara serius tidak hanya mendatangkan aktivitas ekonomi bagi masyarakat, tetapi juga dapat menciptakan sumber penerimaan baru bagi pemerintah daerah.
Ia mengakui Bankeu selama ini memiliki posisi penting dalam membantu pembiayaan sejumlah program pembangunan di daerah. Karena itu, penghentian skema tersebut berpotensi memberikan tekanan terhadap kabupaten dan kota yang selama ini mengandalkan dukungan anggaran dari provinsi.
“Semua daerah yang selama ini mendapatkan Bankeu pasti akan merasakan dampaknya. Tapi kita tidak boleh bergantung sepenuhnya pada bantuan itu,” tegasnya.
DPRD Samarinda pun mendorong Pemkot mulai melakukan pemetaan terhadap program pembangunan yang berpotensi terdampak apabila Bankeu 2027 tidak tersedia. Langkah tersebut diperlukan agar pemerintah dapat menentukan skala prioritas sekaligus memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap menjadi perhatian utama.
Deni menilai penguatan kemandirian fiskal harus menjadi agenda jangka panjang. Dengan PAD yang semakin optimal, ruang pemerintah kota untuk membiayai pembangunan akan lebih kuat dan tidak terlalu bergantung pada kebijakan transfer maupun bantuan dari pemerintah tingkat atas.(Adv)
