Samarinda – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda menghadapi sejumlah tantangan di tahun 2026, mulai dari kekurangan tenaga pendidik hingga efisiensi anggaran pembangunan fisik sekolah.
Plt Kepala Disdikbud Samarinda, Ibnu Araby, menyebutkan bahwa hingga akhir 2026 diperkirakan terdapat kekurangan sekitar 706 guru. Hal itu disampaikannya usai menghadiri hearing bersama Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Selasa (5/5/2026), di Ruang Rapat Paripurna Lantai 2 Kantor DPRD Kota Samarinda.
“Kalau dihitung sampai bulan Desember 2026 ini, kurang lebih kurangnya 706 orang guru. Tapi masih tertutupi dengan guru honor dan P3K,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, kekurangan paling krusial terjadi pada guru kelas di tingkat sekolah dasar.
“Kalau guru kelasnya itu tidak ada, berarti murid itu tidak ada gurunya di ruang kelas. Ini yang kita antisipasi, misalnya dengan guru piket atau guru mata pelajaran lain,” jelasnya.
Di sisi lain, efisiensi anggaran turut berdampak pada pembangunan fisik sekolah. Meski demikian, Disdikbud tetap memprioritaskan perbaikan pada sekolah yang mengalami kerusakan berat.
“Kalau fisik ini sebenarnya volumenya saja yang berkurang. Tapi untuk sekolah prioritas tetap dianggarkan,” katanya.
Menurutnya, prioritas perbaikan meliputi sekolah terdampak banjir, perbaikan atap bocor, plafon, hingga penggantian mebel yang rusak.
“Yang kita laksanakan adalah yang memang sangat prioritas, seperti peninggian ruang kelas, perbaikan atap, dan mebel,” ujarnya.
Selain itu, Disdikbud juga mencatat masih adanya kekosongan jabatan kepala sekolah, khususnya di tingkat SMP.
“Kalau SMP itu kurang lebih 8 orang yang masih PLT,” katanya.
Terkait hal tersebut, pihaknya memastikan proses pengisian jabatan akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, kendala keterlambatan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi tenaga pendidik disebut telah diselesaikan.
“Sekarang sudah proses di BPKAD, tinggal masuk ke rekening. Bulan Mei ini insyaallah masuk semua,” tutupnya. (Iqbal Al-Fiqri)
