Samarinda – Kekurangan tenaga pengajar di Kota Samarinda kembali menjadi sorotan serius. Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi, menilai kondisi ini sudah berada pada tahap yang mengkhawatirkan.
Sorotan tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda, Selasa (5/5/2026), di Ruang Rapat Utama DPRD Samarinda.
Ismail menggambarkan dampak nyata dari kekosongan guru, Menurutnya, absennya satu guru kelas saja dapat mengganggu proses belajar mengajar secara menyeluruh.
“Kalau guru kelas, satu hari saja tidak ada, lalu berlanjut dari Senin sampai Sabtu, bagaimana dengan siswa? Ini bukan sekadar kekurangan tenaga, tapi menyangkut hak belajar anak-anak,” ujarnya.
Ia menegaskan, persoalan ini tidak bisa dibiarkan berlarut tanpa solusi konkret. DPRD, kata dia, mendorong Pemerintah Kota Samarinda segera merumuskan mekanisme yang adaptif untuk menutup kekosongan tersebut.
Salah satu opsi yang mengemuka adalah mengadopsi skema Penyediaan Jasa Layanan Perorangan (PJLP), seperti yang telah diterapkan di Kota Balikpapan. Skema ini dinilai mampu menjadi jalan keluar di tengah keterbatasan akibat moratorium pengangkatan tenaga honorer oleh pemerintah pusat.
“Karena kita tidak bisa lagi merekrut honorer, maka perlu alternatif. Di Balikpapan, mereka membuka PJLP dengan pendaftaran secara nasional. Ini bisa jadi contoh,” jelasnya.
Dalam skema tersebut, Disdikbud diharapkan terlebih dahulu memetakan kebutuhan riil di setiap sekolah. Setelah itu, rekrutmen dapat dibuka secara luas untuk mengisi posisi yang kosong, dengan sistem penggajian menyesuaikan Upah Minimum Kota (UMK).
Namun demikian, Ismail mengingatkan bahwa penerapan skema tersebut harus mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah. Penyesuaian anggaran menjadi kunci agar kebijakan tidak justru membebani keuangan daerah.
“Kita ingin ada solusi nyata. Kalau PJLP memungkinkan, tentu harus disesuaikan dengan kondisi anggaran Samarinda,” tegasnya.
Di sisi lain, dorongan ini mencerminkan urgensi pembenahan sektor pendidikan di Samarinda, terutama dalam menjamin keberlangsungan proses belajar mengajar. Tanpa intervensi cepat, kekurangan guru dikhawatirkan akan berdampak pada kualitas pendidikan dan capaian belajar siswa dalam jangka panjang. (Adv/Mj)
