Samarinda – Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Muhammad Husni Fahruddin, mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengoptimalkan peluang memperoleh Participating Interest (PI) sebesar 10 persen pada pengembangan lapangan migas ENI. Menurutnya, tambahan PI tersebut dapat menjadi salah satu sumber penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah tantangan fiskal yang dihadapi daerah.
Pernyataan itu disampaikan Husni saat ditemui wartawan di Ruang Rapat Gedung E Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda, Senin (4/8/2026).
Husni mengatakan Kalimantan Timur memiliki pengalaman panjang dalam memperjuangkan PI, seperti saat memperoleh hak partisipasi di Blok Mahakam. Karena itu, ia berharap peluang serupa dapat diwujudkan pada proyek migas yang dikembangkan ENI.
“Di ENI ini, kita juga ingin berusaha mendapatkan PI secara konkret 10 persen. Mudah-mudahan komitmen-komitmen dengan permintaan Pusat tetap kita jalankan. Kalau itu terjadi, kan kita ini termasuk penemuan gas terbesar juga. Kalau itu terjadi, saya pikir APBD kita menjadi seimbang kembali,” ujarnya.
Meski demikian, ia menilai peningkatan pendapatan daerah tidak bisa hanya mengandalkan pembagian PI maupun transfer dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah, kata dia, perlu memperkuat peran perusahaan daerah (Perusda) agar terlibat langsung dalam pengelolaan potensi sumber daya alam.
“Kita tidak bisa berharap uluran tangan dari Pemerintah Pusat. Kalau ada penemuan sumber daya alam seperti itu, harusnya kita menggalakkan Perusda kita untuk ikut berpartisipasi dan bekerja di sana. Jadi jangan kita menerima dari atas saja, tapi kita juga bekerja sehingga ke depan tidak terganggu dengan kebijakan politik Pusat,” ucapnya.
Menurut Husni, Perusda harus diberi ruang untuk meningkatkan kapasitas dan memperoleh alih teknologi dari perusahaan migas. Dengan kemampuan tersebut, Perusda diharapkan tidak hanya menerima manfaat PI, tetapi juga mampu terlibat sebagai mitra usaha maupun kontraktor dalam berbagai kegiatan industri hulu migas.
Ia juga menilai pembenahan sumber daya manusia di tubuh Perusda menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dilakukan. Pengelolaan perusahaan daerah, lanjutnya, harus mengedepankan profesionalisme agar mampu menghasilkan pendapatan bagi daerah.
“Perusda jangan masuk dalam domain politik, tapi memang mendapatkan keahlian untuk bekerja mendapatkan pendapatan asli daerah,” tegasnya.
Husni berharap penguatan kapasitas Perusda dapat menjadi langkah strategis untuk menciptakan sumber-sumber PAD yang lebih berkelanjutan. Dengan demikian, Kalimantan Timur tidak hanya bergantung pada transfer pemerintah pusat, tetapi juga memiliki kemampuan membangun kemandirian fiskal melalui optimalisasi potensi sumber daya alam yang dimiliki. (Iqbal Al-Fiqri)
