SANGATTA – Forum Anak Kutai Timur (Kutim) meminta pemerintah daerah menyediakan ruang partisipasi aktif bagi anak dalam proses pembangunan. Aspirasi tersebut menjadi salah satu dari delapan poin yang disampaikan perwakilan Forum Anak Kutim, Nona Anggun dan Randy Pieter Hutagalung, dalam peringatan Hari Anak Nasional (HAN) ke-42 Tahun 2026.
Penyampaian aspirasi berlangsung di Ruang Akasia, GSG Bukit Pelangi, di hadapan Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman, Ketua Umum LPAI Pusat Seto Mulyadi, dan jajaran Forkopimda. Delapan poin tersebut disusun berdasarkan hasil jaring aspirasi anak-anak dari seluruh kecamatan di Kutim.
Pada poin kedelapan, Forum Anak meminta keterwakilan anak dalam setiap forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), mulai tingkat desa hingga kabupaten. Keterlibatan tersebut dinilai penting agar kebijakan pembangunan turut mempertimbangkan kebutuhan dan suara anak.
Selain partisipasi pembangunan, Forum Anak membawa aspirasi mengenai pemerataan pendidikan dan transportasi. Mereka meminta transportasi sekolah yang aman dan layak, terutama bagi anak-anak yang tinggal di wilayah pelosok dan pesisir.
Mereka juga mendorong internet aman dan ramah anak dengan memperketat pengawasan konten digital serta menyediakan ruang literasi digital yang sehat. Persoalan perundungan menjadi perhatian berikutnya melalui usulan pembentukan satgas khusus dan mekanisme pengaduan yang aman serta rahasia.
Forum Anak juga meminta lingkungan keluarga dan ruang publik bebas asap rokok. Selain itu, mereka mendorong pembangunan fasilitas sekolah dan sarana publik yang ramah bagi anak berkebutuhan khusus.
RTH dan taman bermain anak yang aman serta mudah dijangkau di setiap kecamatan juga menjadi aspirasi. Untuk mencegah pernikahan usia dini, Forum Anak meminta penguatan edukasi kesehatan reproduksi dan optimalisasi pendampingan sebaya.
Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, menyambut aspirasi tersebut dan menyatakan pemerintah akan memasukkannya dalam program strategis perangkat daerah.
“Suara yang disampaikan oleh Nona Anggun dan Randy Pieter tadi adalah cermin jujur dari apa yang dirasakan anak-anak kita. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berkomitmen mengintegrasikan poin-poin aspirasi ini ke dalam program strategis Perangkat Daerah, mulai dari Wajib Belajar 13 Tahun, bantuan sekolah gratis, hingga pembangunan RTH kecamatan,” tegasnya.
Acara ditutup dengan penyerahan dokumen “Suara Anak Kutai Timur” kepada Bupati sebagai simbol sinergi menuju Kabupaten Layak Anak.(adv)
