Suluh Muda Nusantara
  • Home
  • Berita Utama
  • Kaltim
    • Balikpapan
    • Berau
    • Bontang
    • Kubar
    • Kukar
    • Kutim
    • Mahulu
    • Paser
    • PPU
    • Samarinda
  • Advedtorial
    • DPRD Kaltim
    • Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kaltim
    • Dinas Pemuda dan Olahraga Kaltim
    • Diskominfo Kutai Kartanegara
    • Diskominfo Samarinda
    • Diskominfo Kukar
    • DPRD Samarinda
    • Dispora Kaltim
  • Gaya Hidup
  • Hukum & Kriminal
  • Nasional
  • Olahraga
No Result
View All Result
  • Home
  • Berita Utama
  • Kaltim
    • Balikpapan
    • Berau
    • Bontang
    • Kubar
    • Kukar
    • Kutim
    • Mahulu
    • Paser
    • PPU
    • Samarinda
  • Advedtorial
    • DPRD Kaltim
    • Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kaltim
    • Dinas Pemuda dan Olahraga Kaltim
    • Diskominfo Kutai Kartanegara
    • Diskominfo Samarinda
    • Diskominfo Kukar
    • DPRD Samarinda
    • Dispora Kaltim
  • Gaya Hidup
  • Hukum & Kriminal
  • Nasional
  • Olahraga
No Result
View All Result
Suluh Muda Nusantara
No Result
View All Result
Home Advedtorial

DPRD Samarinda Usulkan Pinjaman Lunak agar Korban PHK Bisa Membuka Usaha

Zahara by Zahara
17 November, 2026
in Advedtorial, DPRD Samarinda
0
DPRD Samarinda Usulkan Pinjaman Lunak agar Korban PHK Bisa Membuka Usaha

Foto : Ismail latisi anggota DPRD Samarinda

FacebookTwitterWhatsapp

SAMARINDA – Pekerja yang kehilangan mata pencaharian akibat pemutusan hubungan kerja tidak seharusnya dibiarkan hanya menunggu lowongan baru. Pemerintah Kota Samarinda didorong menyiapkan pinjaman berbunga ringan, pelatihan keterampilan, dan pendampingan usaha agar mereka dapat kembali memperoleh penghasilan.

Anggota DPRD Kota Samarinda, Ismail, mengatakan kondisi ketenagakerjaan yang belum stabil membuat pekerja menghadapi risiko dirumahkan maupun kehilangan pekerjaan. Kerentanan tersebut terutama dirasakan tenaga kerja di sektor formal dan pertambangan.

Menurutnya, korban PHK tidak hanya menghadapi persoalan berkurangnya pendapatan. Sebagian juga mengalami kesulitan menentukan pilihan setelah tidak lagi bekerja sebagai karyawan.

“Selama ini pola pikir kita masih terbentuk untuk menjadi karyawan. Ketika terkena PHK, banyak yang bingung harus berbuat apa,” ujarnya, Selasa (17/11/2026).

Ismail menilai ketergantungan terhadap lowongan pekerjaan membuat proses pemulihan ekonomi pekerja menjadi lebih lama. Jumlah kesempatan kerja yang tersedia belum tentu sebanding dengan banyaknya pencari kerja.

Karena itu, pemerintah perlu membuka pilihan lain melalui program kewirausahaan. Pekerja dapat diarahkan memanfaatkan pengalaman dan keterampilan yang dimiliki untuk membangun usaha secara mandiri.

Namun, keterbatasan modal sering menjadi hambatan pertama. Setelah terkena PHK, sebagian pekerja harus menggunakan tabungan maupun pesangon untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehingga tidak mempunyai cukup dana untuk memulai usaha.

Ismail mengusulkan Pemkot Samarinda menyediakan skema pinjaman lunak dengan beban pembayaran yang terjangkau. Modal tersebut dapat digunakan untuk membeli peralatan, bahan baku, maupun kebutuhan awal usaha.

“Pekerja terdampak PHK perlu dibantu melalui pinjaman lunak agar bisa membuka usaha, bukan hanya menunggu lowongan kerja,” tegasnya.

Menurutnya, pinjaman tidak boleh diberikan tanpa persiapan. Penerima perlu memperoleh pelatihan agar mampu menyusun rencana usaha, mengelola keuangan, dan memasarkan produk maupun jasa.

Keterampilan teknis juga harus disesuaikan dengan peluang yang tersedia. Pelatihan dapat membantu pekerja mengembangkan kemampuan baru untuk membuka usaha atau kembali memasuki dunia kerja pada bidang berbeda.

Dukungan modal dan keterampilan perlu berjalan bersamaan. Pinjaman tanpa pendampingan berisiko tidak dimanfaatkan secara produktif, sedangkan pelatihan tanpa akses permodalan membuat peserta kesulitan menerapkan kemampuan yang telah diperoleh.

Program tersebut diharapkan tidak hanya membantu pekerja memenuhi kebutuhan keluarga. Apabila usaha berkembang, mereka berpeluang menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat di sekitarnya.

Ismail mendorong keterlibatan Dinas Ketenagakerjaan serta Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda. Kedua perangkat daerah dapat berbagi peran berdasarkan kewenangan masing-masing.

Dinas Ketenagakerjaan dapat melakukan pendataan korban PHK dan menyiapkan pelatihan berdasarkan latar belakang peserta. Sementara Dinas Koperasi dan UKM dapat memberikan pendampingan usaha serta membantu merancang mekanisme permodalan.

Pendataan menjadi tahap penting agar program tepat sasaran. Pemerintah perlu mengetahui jumlah pekerja terdampak, kemampuan yang dimiliki, tanggungan keluarga, dan jenis usaha yang ingin dikembangkan.

Berdasarkan data tersebut, pelatihan tidak diberikan secara seragam. Mantan pekerja yang telah mempunyai pengalaman teknis dapat diarahkan meningkatkan keterampilannya, sedangkan peserta lain mungkin membutuhkan pelatihan dasar.

Pendampingan juga harus berlanjut setelah modal disalurkan. Pemerintah perlu memantau perkembangan usaha, kendala pemasaran, dan kemampuan penerima mengelola pembayaran pinjaman.

Meski demikian, Ismail mengakui usulan tersebut masih memerlukan pembahasan bersama Pemkot Samarinda. Pemerintah harus menghitung ketersediaan anggaran dan menentukan bentuk program yang paling memungkinkan.

Persyaratan penerima, nilai pinjaman, jangka waktu pembayaran, dan mekanisme penyaluran juga perlu diatur. Ketentuan tersebut harus cukup ketat untuk mencegah penyalahgunaan, tetapi tidak menyulitkan korban PHK yang benar-benar membutuhkan bantuan.

Pemerintah juga perlu menentukan lembaga yang akan menyalurkan dan mengawasi pinjaman. Skema yang disusun harus mempunyai dasar hukum serta sistem pertanggungjawaban yang jelas.

DPRD berharap usulan tersebut dapat dibahas sebagai bagian dari kebijakan perlindungan tenaga kerja di Samarinda. Respons terhadap PHK tidak boleh berhenti pada pencatatan jumlah pekerja yang kehilangan pekerjaan.

Melalui pinjaman lunak, pelatihan, dan pendampingan, pekerja diharapkan mempunyai jalan untuk bangkit secara mandiri. Program tersebut juga berpotensi mendorong lahirnya wirausaha baru dan memperluas kesempatan kerja di Kota Samarinda. (Adv)

Print 🖨 PDF 📄
Berita Dilihat: 282
Previous Post

10 Jabatan Eselon II Diisi Plt, DPRD Samarinda Desak Kepastian Pejabat Definitif

Next Post

Insentif 6.100 Guru Non-ASN Tertunggak Rp10 Miliar, DPRD Desak Pemkot Segera Membayar

Zahara

Zahara

Next Post
Insentif 6.100 Guru Non-ASN Tertunggak Rp10 Miliar, DPRD Desak Pemkot Segera Membayar

Insentif 6.100 Guru Non-ASN Tertunggak Rp10 Miliar, DPRD Desak Pemkot Segera Membayar

  • Trending
  • Comments
  • Latest
AMKB Siap Kerahkan Kekuatan Penuh Hadang Aplikator yang Langgar Aturan di Kaltim

AMKB Siap Kerahkan Kekuatan Penuh Hadang Aplikator yang Langgar Aturan di Kaltim

20 Agustus, 2025
Ketua dan Wakil Ketua DPRD Mahulu Bersitegang, Pembahasan Anggaran Berakhir Ricuh

Ketua dan Wakil Ketua DPRD Mahulu Bersitegang, Pembahasan Anggaran Berakhir Ricuh

22 Oktober, 2025
Tambang Ilegal di Kutai Barat: Antara Keuntungan Sesaat dan Ancaman Jangka Panjang

Tambang Ilegal di Kutai Barat: Antara Keuntungan Sesaat dan Ancaman Jangka Panjang

17 Maret, 2025
GMNI Kaltim Mengutuk Kekerasan Terhadap Massa Aksi Koalisi Masyarakat Sipil Kutai Timur

GMNI Kaltim Mengutuk Kekerasan Terhadap Massa Aksi Koalisi Masyarakat Sipil Kutai Timur

12 Oktober, 2023
Ely Hartati Rasyid Soroti Serapan Tenaga Kerja Pembangunan IKN

Ely Hartati Rasyid Soroti Serapan Tenaga Kerja Pembangunan IKN

Era Digital, Fraksi PDIP Sarankan Sosialisasi Nilai-Nilai Pancasila Melalui Media Sosial

Era Digital, Fraksi PDIP Sarankan Sosialisasi Nilai-Nilai Pancasila Melalui Media Sosial

Potret Emir Moeis Temu Kangen dengan Banteng Tua di Balikpapan

Potret Emir Moeis Temu Kangen dengan Banteng Tua di Balikpapan

Diguyur Kabar Baik dari India-Eropa, Harga Batu Bara Bangkit

Diguyur Kabar Baik dari India-Eropa, Harga Batu Bara Bangkit

Banggar Tolak MYC Rp1,24 Triliun, Ketua DPRD Kaltim Nilai Skema Tahun Jamak Bisa Cegah Proyek Molor

Banggar Tolak MYC Rp1,24 Triliun, Ketua DPRD Kaltim Nilai Skema Tahun Jamak Bisa Cegah Proyek Molor

19 November, 2026
Salehuddin Soroti Minimnya Anggaran hingga Penempatan “Orang Titipan” di BPBD

Salehuddin Soroti Minimnya Anggaran hingga Penempatan “Orang Titipan” di BPBD

19 November, 2026
Darlis Dukung Audit Ijazah Anggota Dewan: Pejabat Publik Harus Siap Terbuka

Darlis Dukung Audit Ijazah Anggota Dewan: Pejabat Publik Harus Siap Terbuka

19 November, 2026
Junadi Apresiasi Bantuan Beras bagi Petani Terdampak Kekeringan di Loa Kulu

Junadi Apresiasi Bantuan Beras bagi Petani Terdampak Kekeringan di Loa Kulu

18 November, 2026
Suluh Muda Nusantara

Suluhmudanusantara.com merupakan media daring berbasis di Kalimantan Timur dengan tujuan menjangkau Nusantara hingga Internasional.

Terkini

Banggar Tolak MYC Rp1,24 Triliun, Ketua DPRD Kaltim Nilai Skema Tahun Jamak Bisa Cegah Proyek Molor

Salehuddin Soroti Minimnya Anggaran hingga Penempatan “Orang Titipan” di BPBD

Informasi

  • Tentang Kami
  • Pedoman Media Siber
  • Kontak
  • Susunan Redaksi

Follow Sosial Media Kami

© 2024 Suluh Muda Nusantara - All Right Reserved.

No Result
View All Result
  • Home
  • Berita Utama
  • Kaltim
    • Balikpapan
    • Berau
    • Bontang
    • Kubar
    • Kukar
    • Kutim
    • Mahulu
    • Paser
    • PPU
    • Samarinda
  • Advedtorial
    • DPRD Kaltim
    • Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kaltim
    • Dinas Pemuda dan Olahraga Kaltim
    • Diskominfo Kutai Kartanegara
    • Diskominfo Samarinda
    • Diskominfo Kukar
    • DPRD Samarinda
    • Dispora Kaltim
  • Gaya Hidup
  • Hukum & Kriminal
  • Nasional
  • Olahraga

© 2024 Suluh Muda Nusantara - All Right Reserved.