Samarinda – Ketimpangan dalam akses dan kualitas pendidikan antara wilayah kota dan pedalaman di Kalimantan Timur kembali menjadi perhatian serius kalangan legislatif.
Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menilai bahwa persoalan ini bukan sekadar soal infrastruktur pendidikan, tetapi menyangkut keadilan sosial dan masa depan sumber daya manusia di daerah.
Menurut Hasanuddin, masih banyak anak-anak di kawasan pelosok Kalimantan Timur yang menghadapi keterbatasan akses terhadap pendidikan yang layak.
Ia menyebut situasi ini sebagai ironi, mengingat pendidikan adalah hak dasar yang seharusnya dijamin tanpa diskriminasi geografis.
“Anak-anak di pedalaman bukan warga kelas dua. Mereka juga berhak mendapat guru yang berkualitas, fasilitas yang memadai, dan lingkungan belajar yang mendukung,” ujar Hasanuddin, Selasa (10/6/2025).
Ia mengungkapkan, di sejumlah wilayah terpencil, satu sekolah hanya dilayani oleh satu atau dua guru yang harus merangkap banyak mata pelajaran lintas jenjang. Kondisi ini tidak hanya menggerus mutu pengajaran, tetapi juga menimbulkan beban psikologis bagi tenaga pendidik.
Masalah lain yang krusial, lanjutnya, adalah minimnya dukungan fasilitas dasar seperti tempat tinggal guru, akses listrik, dan jaringan internet. Kondisi tersebut membuat para guru enggan bertugas dalam jangka panjang, yang akhirnya memicu rotasi tinggi dan ketidakkonsistenan dalam proses pembelajaran.
Hasanuddin pun mengingatkan bahwa menciptakan pemerataan pendidikan tidak bisa dibebankan hanya kepada dinas pendidikan. Diperlukan keterlibatan lintas sektor, termasuk pemerintah daerah hingga kementerian terkait, dalam membangun ekosistem pendidikan yang menyeluruh.
“Kita tidak bisa menyelesaikan persoalan ini dengan pendekatan program jangka pendek atau bantuan insidental. Dibutuhkan strategi jangka panjang dan sistem pendukung yang membuat guru merasa dihargai dan ingin bertahan,” tegasnya.
Beberapa langkah konkret yang ia dorong meliputi sistem insentif yang layak bagi guru di daerah terpencil, penyediaan pelatihan berkelanjutan, hingga pembangunan rumah dinas yang representatif.
Ia juga menekankan pentingnya melihat pendidikan secara lebih luas, yakni dengan memastikan anak-anak di daerah memiliki akses ke air bersih, layanan kesehatan, dan koneksi internet sebagai bagian integral dari pembelajaran yang inklusif.
Dalam pandangannya, pemerataan pendidikan bukanlah sesuatu yang mewah atau idealis, melainkan keharusan jika Kalimantan Timur ingin menyiapkan generasi masa depan yang tangguh dan kompetitif.
“Kalau kita ingin berbicara tentang generasi emas, maka jangan ada satu pun anak yang disisihkan hanya karena mereka tinggal jauh dari kota,” tutupnya.(ADV DPRD KALTIM)
Penulis: NA
