Samarinda – Ketimpangan pembangunan infrastruktur jalan di wilayah pedalaman Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dinilai menjadi salah satu penghambat utama pemerataan akses dan pelayanan publik.
Hal ini disoroti Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Guntur, yang menekankan pentingnya strategi pembangunan yang sensitif terhadap tantangan geografis daerah terpencil.
Menurut Guntur, banyak desa di pedalaman Kukar terisolasi akibat akses jalan yang buruk dan rawan banjir. Kondisi tersebut dinilainya tidak hanya memperlambat pembangunan ekonomi, tapi juga memperlebar kesenjangan antarwilayah.
“Kalau hambatan infrastruktur tidak segera ditangani, desa-desa pedalaman akan makin tertinggal. Ini bukan sekadar proyek jalan, ini soal keadilan akses untuk seluruh warga,” ujarnya, Rabu (2/7/25).
Guntur menyoroti langsung kondisi jalan Bayan Brum hingga Tabang, yang sempat dilalui Gubernur Kaltim beberapa waktu lalu.
Ia menyebut bahwa kondisi di lapangan menjadi bukti nyata bahwa penanganan infrastruktur jalan tak bisa dilakukan dengan pendekatan seragam.
“Gubernur sudah melihat langsung jalurnya seperti apa. Kita tidak bisa menggunakan pola yang sama seperti di kota. Ini wilayah banjir, lahan rawa, jadi harus ada pendekatan khusus,” jelasnya.
Ia menilai, salah satu kesalahan masa lalu terletak pada pemilihan material pembangunan yang tidak sesuai. Banyak jalan hanya ditimbun dan diaspal, padahal rawan banjir, sehingga cepat rusak.
“Karena tekanan masyarakat, jalan akhirnya diaspal. Tapi kita tahu aspal tidak tahan di wilayah yang terendam air. Sejak awal harusnya menggunakan semenisasi,” tegasnya.
Meski mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Kukar yang mulai menggunakan semenisasi di sejumlah titik, Guntur menekankan bahwa percepatan pembangunan harus menjadi prioritas, mengingat pentingnya jalur tersebut sebagai penghubung utama warga di hulu Kukar.
“Saya turun langsung ke lapangan, dan memang ada progres. Tapi belum cukup. Jalur ke Tabang itu urat nadi masyarakat, tidak bisa ditunda-tunda lagi,” katanya.
Ia juga menggarisbawahi bahwa tantangan pembangunan di Kukar bukan soal jumlah penduduk, melainkan kondisi geografis ekstrem yang memerlukan kebijakan berbeda, termasuk dalam perencanaan anggaran.
“Bayangkan saja, jarak dari Samarinda ke Tabang bisa sembilan jam lebih. Ini bukan hanya soal angka, tapi soal medan. Jadi alokasi anggaran harus memperhitungkan realita di lapangan,” jelasnya.
Guntur berharap pemerintah provinsi dapat memberikan atensi lebih besar terhadap wilayah terluar dan sulit dijangkau, dengan memberikan alokasi anggaran khusus untuk infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan.
“Kita perlu intervensi nyata dari provinsi. Jangan hanya fokus di daerah padat, wilayah pelosok juga butuh akses yang setara,” tuturnya.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah kabupaten dan provinsi, apalagi dengan posisi Kukar sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Dengan kepemimpinan baru di provinsi maupun kabupaten, saya harap komunikasi bisa lebih terbuka. Kukar ini daerah strategis. Kalau akses jalannya masih buruk, bagaimana bisa menopang IKN?” pungkasnya.(ADV DPRD KALTIM)
Penulis : NA
