SANGATTA – Penanganan insiden kebakaran memerlukan pendekatan terstruktur dan profesional dengan pembagian peran yang tegas antara tenaga terlatih dan masyarakat. Hal ini ditegaskan Anggota Komisi C DPRD Kutai Timur, Pandi Widiarto, dalam wawancara di Sangatta.
Widiarto menjelaskan partisipasi masyarakat dalam penanganan kebakaran terbatas pada aspek preventif, sementara penanganan teknis membutuhkan keahlian khusus melalui pelatihan resmi.
“Kalau melibatkan masyarakat saya pikir hanya sosialisasi ya, tapi kalau untuk penanganan teknis kan ada prosedurnya, ada pelatihannya, gak bisa sembarangan,” ujarnya.
Lebih lanjut, anggota dewan ini mengingatkan risiko besar jika individu tanpa kompetensi memadai memaksakan diri terlibat dalam pemadaman.
“Jangan sampai ketika mereka sebagai ibaratnya pahlawan malahan jadi korban. itu yang harus diperhatikan,” tambah Pandi.
Menurutnya, kolaborasi efektif antara petugas damkar dan masyarakat memerlukan pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas.
“Jadi memang kolaborasinya itu berbagai jenis juga, ada prosedurnya lah intinya. Ada yang bisa melibatkan masyarakat, ada yang memang penanganan spesifik yang harus dilatih secara latihan khusus,” paparnya.
Sebagai bentuk komitmen peningkatan kapasitas, Dinas Pemadam Kebakaran Kutai Timur telah memiliki program berkelanjutan untuk mencetak tenaga terampil.
“Dan itu sudah programnya juga di Damkar. Mereka melatih sekitar seratusan orang untuk penambahan skill dan kemampuan ke pemadaman,” tutup Pandi Widiarto.
Program pelatihan bagi sekitar seratus orang ini menunjukkan upaya sistematis pemerintah daerah dalam membangun cadangan tenaga pemadam yang kompeten. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan tenaga pemadam yang terampil sekaligus mengurangi risiko kecelakaan dalam operasi penanganan kebakaran. (ADV)
