Samarinda – Hujan deras yang mengguyur Kota Samarinda pada Senin (12/5/2025) menyebabkan banjir di beberapa titik kawasan. DPRD Samarinda menyoroti persoalan ini dan mengaitkannya dengan hilangnya wilayah resapan air akibat pembangunan yang kurang memperhatikan aspek lingkungan.
Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Aris Mulyanata, menegaskan bahwa banjir yang terus berulang menjadi sinyal kegagalan tata ruang dan sistem drainase yang belum memadai.
“Pembangunan harus memperhatikan keseimbangan ekologis agar tidak memperparah risiko banjir. Pemerintah wajib menjaga keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan daya tampung air di kota,” katanya.
Aris mendorong pemerintah untuk segera memperbaiki dan meningkatkan kualitas drainase di seluruh wilayah rawan genangan. Menurutnya, drainase yang baik sangat penting untuk mempercepat aliran air dan mencegah banjir.
“Ini harus menjadi prioritas utama agar masyarakat tidak terus terjebak dalam bencana yang berulang,” ujarnya.
Selain itu, Aris mengajak warga untuk aktif menjaga kebersihan lingkungan, khususnya dengan tidak membuang sampah sembarangan ke saluran air yang menyebabkan penyumbatan.
Ia juga mengimbau masyarakat agar selalu waspada dan siap menghadapi ancaman banjir yang bisa terjadi sewaktu-waktu.
“Berdasarkan laporan, sudah ada korban jiwa akibat banjir ini. Jadi, kewaspadaan menjadi hal utama,” ujarnya.
Untuk solusi jangka panjang, Aris menyoroti pentingnya revisi Perda Samarinda Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2023-2042. Revisi ini diperlukan agar aturan tata ruang lebih mengutamakan fungsi daerah resapan air dan memperketat izin pembangunan di kawasan rawan banjir.
“Penataan ulang bangunan di bantaran sungai juga harus dilakukan secara tegas. Jangan sampai izin diberikan tanpa kajian risiko yang matang,” tegasnya.
DPRD Samarinda berharap langkah-langkah ini dapat menjadi pijakan agar banjir tidak lagi menjadi persoalan tahunan yang merugikan masyarakat dan merusak infrastruktur kota. (adv)
