SANGATTA – Upaya memperkuat keamanan data menjadi perhatian serius Pemkab Kutai Timur di tengah meningkatnya layanan publik berbasis digital. Melalui Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Keamanan Informasi yang digelar Diskominfo Staper di Ruang Meranti, pemerintah daerah ingin memastikan sistem pemerintahan tetap aman, terpercaya, dan siap menghadapi risiko serangan siber.
Dalam kegiatan tersebut, Kepala Diskominfo Staper Kutim Ronny Bonar mengingatkan bahwa pelayanan publik yang kini banyak bertumpu pada teknologi tetap memiliki celah risiko. Menurutnya, pencurian data, peretasan akun, hingga penyebaran malware bisa terjadi kapan saja dan bisa menargetkan institusi pemerintah. Karena itu, ASN harus memahami bahwa keamanan data merupakan tanggung jawab bersama.
Ia menjelaskan bahwa ancaman tidak hanya datang dari sistem yang lemah. Faktor manusia juga berperan besar. Kebiasaan menggunakan kata sandi yang mudah ditebak atau membuka tautan yang mencurigakan dapat memicu masalah baru. Ronny menekankan pentingnya menerapkan prinsip “cyber hygiene”, yaitu membiasakan perilaku digital yang aman dalam aktivitas pekerjaan sehari-hari.
Melalui penerapan kebiasaan sederhana seperti memperbarui kata sandi, berhati-hati ketika menerima email asing, serta menjaga kerahasiaan informasi sensitif, ASN diharapkan dapat membantu memperkuat pertahanan digital pemerintah. Ronny juga mengingatkan bahwa masyarakat mempercayakan datanya kepada pemerintah, sehingga ASN wajib menjaga informasi tersebut sebaik mungkin.
Kegiatan sosialisasi ini disebut bukan sekadar acara formal. Setiap peserta diharapkan ikut menyebarkan pengetahuan mengenai keamanan informasi di unit kerjanya masing-masing. Dengan begitu, budaya kerja yang aman dan disiplin dalam penggunaan teknologi bisa terbentuk di seluruh lingkungan birokrasi.
Langkah Diskominfo Staper ini sekaligus mendukung visi pembangunan Kutai Timur yang ingin mewujudkan pemerintahan modern, adaptif, dan berdaya saing. Peningkatan kesadaran keamanan informasi diharapkan membuat pengelolaan data lebih kuat, pelayanan publik lebih terpercaya, serta ketahanan digital daerah semakin matang. (ADV/ProkopimKutim/SMN)
