Samarinda – Ketergantungan Kalimantan Timur (Kaltim) terhadap pasokan beras dari luar daerah kembali menjadi perhatian legislatif. Meski indeks ketahanan pangan Kaltim tercatat cukup tinggi secara nasional, produksi beras lokal yang hanya sekitar 170 ribu ton per tahun masih jauh dari cukup untuk memenuhi konsumsi yang mencapai 350 ribu ton. Kondisi ini menempatkan daerah pada posisi rentan jika sewaktu-waktu distribusi antarwilayah terganggu.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, mengingatkan agar capaian indeks tidak menutupi kenyataan bahwa Kaltim masih sangat bergantung pada suplai dari provinsi lain.
“Angkanya tampak bagus, tapi kalau hampir separuh kebutuhan masih bergantung pasokan luar daerah, itu artinya kita belum aman,” tegas Firnadi.
Ia menyebut salah satu persoalan mendasar adalah minimnya lahan pertanian produktif. Dari total sekitar 9 juta hektareluas wilayah Kaltim, lahan panen padi yang benar-benar aktif hanya sekitar 63 ribu hektare—jumlah yang jauh dari ideal untuk menopang kebutuhan seluruh penduduk.
Firnadi mengungkapkan bahwa Komisi II sebenarnya telah memulai pembahasan awal terkait kebutuhan anggaran pertanian untuk tahun 2026. Namun, upaya tersebut terkendala pemberlakuan Permendagri 900/2024, aturan baru yang membatasi ruang pemerintah provinsi dalam menyediakan sarana dan prasarana pertanian.
“Petani butuh alat dan bantuan langsung. Sayangnya, aturan baru justru mempersempit ruang provinsi untuk membantu. Ini perlu segera dicari solusinya,” ujarnya.
Menurut Firnadi, ketahanan pangan tidak cukup diukur dari indeks atau peringkat nasional. Yang paling penting adalah kemampuan daerah memenuhi kebutuhannya sendiri secara berkelanjutan. Tanpa penguatan produksi lokal, Kaltim akan terus berada dalam kondisi rawan ketika terjadi lonjakan harga, hambatan distribusi, ataupun kebijakan pembatasan pasokan dari daerah lain.
Ia mendorong pemerintah provinsi untuk mempercepat perluasan lahan produktif, mengoptimalkan program pendampingan pertanian, dan memastikan bantuan kepada petani berjalan efektif.
“Kalau produksi daerah kokoh, ekonomi kita ikut stabil,” pungkasnya. (Adv/DPRD Kaltim)
